Kejari Selong Dalami Kasus Sekaroh

Selong (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong Lombok Timur (Lotim) terus mendalami kasus hukum di Hutan Lindung Sekaroh Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru. Pihak kejari mencium ada indikasi korupsi atas keberadaan belasan sertifikat ilegal yang ada di kawasan hutan tersebut. Puluhan orang sudah diperiksa sebagai saksi.

Menurut Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Selong, Iwan Gustiawan  di Selong, Senin, 31 Oktober 2016, pihaknya sudah melayangkan surat permohonan kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk membantu menganalisis persoalan di balik banyaknya sertifikat di atas kawasan hutan. Sesuai aturan, sama sekali tidak diperkenankan adanya sertifikat di atas kawasan hutan. Diketahui, belasan sertifikat ini lahir sudah cukup lama dan terindikasi dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Selong. Sejumlah pejabat di lingkup BPN sudah diperiksa secara sebagai saksi, termasuk para pemilik sertifikat.

Iklan

Sertifikat-sertifikat ini sebagian besar berada di  kawasan RTK 15 kawasan hutan lindung Sekaroh, yakni kawasan yang banyak diincar oleh investor. Salah satu di dalamnya adalah kawasan Pantai Pink atau Pantai Tangsi.

Kawasan RTK 15 ini diakui sudah lama bermasalah dengan keberadaan sertifikat. Ditambah lagi dengan keberadaan para investor yang mengincar kawasan potensial pengembangan wisata tersebut. Terlepas dari persoalan investor, pihak kejari lebih memfokuskan pada upaya penanganan kasus di balik kemunculan sertifikat hak milik atas tanah di atas kawasan hutan lindung.

Ditambahkan, saat ini pihaknya  menunggu kehadiran pihak Kemenhut. Kemenhut diminta datang turun langsung ke lapangan dan memberikan analisa lebih lanjut. Hasil analisa Kemenhut ini nantinya sebagai bagian dari bahan penyelidikan yang dilakukan oleh Pidsus Kejari Selong.

Saat ini, pihak Kejari belum mengetahui detail mengenai besaran tingkat kerugian negara akibat dari keberadaan sertifikat. Titik awal penyelidikan dilakukan dari larangan adanya sertifikat di atas hutan. Indikasi awal, adanya praktek jual tanah negara oleh oknum yang sejauh ini terus didalami. “Mudahan Kemenhut cepat bergerak,” demikian harapan Iwan. (rus)