Kejari Praya Berencana Terbitkan DPO untuk Dirut PT. LTB

Praya (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) berencana akan memasukkan Direktur Utama (Dirut) PT. Lombok Tengah Bersatu (LTB), L.Ma, ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Rencana ini mengemuka setelah tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dana investasi pemerintah daerah pada PT. LTB tersebut, hingga saat ini belum juga datang memenuhi panggilan jaksa. Guna menjalani pemeriksaan lanjutan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka akhir Bulan November lalu.

Iklan

Pihak Kejari Loteng sendiri sudah melayangkan panggilan kepada tersangka. Namun yang bersangkutan belum juga datang memenuhi panggilan. Dalam beberapa kali kontak via telepon seluler yang dilakukan jaksa, tersangka mengaku akan segera memenuhi panggilan dalam beberapa hari ke depan. Karena mengaku masih berada di luar daerah.

Namun terakhir tersangka mulai sulit dihubungi. Bahkan jaksa pun kini loss contact (hilang kontak) dengan tersangka. Sehingga keberadaan pasti tersangka saat ini belum diketahui. ‘’Terakhir kita kontak dengan tersangka, ia mengaku masih ada wilayah Jawa Barat. Tapi kemarin, saat kita hubungi lagi HP-nya sudah tidak bisa dihubungi lagi,’’ ujar Kasi Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, SH.MH., kepada Suara NTB, Senin, 11 Desember 2017.

Soal rencana pemanggilan ke dua, Hasan mengaku sampai saat ini surat panggilan yang kedua belum dilayangkan. Lantaran alamat tetap tersangka juga tidak jelas. Mau dilayangkan ke alamat rumah orang tuanya juga sama saja. Belum tentu tersangka pulang ke sana.

‘’Mau kita layangkan ke alamat terakhir tersangka yang di Mataram juga belum tentu suratnya sampai,” imbuhnya. Karena alamat terakhir yang digunakan adalah alamat istri tersangka. Sementara tersangka dengan istrinya sekarang sudah pisah rumah.

Pun demikian, pihaknya tetap berharap tersangka bisa bersikap kooperatif. Dengan segera memenuhi panggila jaksa secara baik-baik. Itu demi mendukung percepatan penyidikan kasus dugaan korupsi di PT. LTB tersebut. Tapi kalau kemudian yang bersangkutan tidak juga mau kooperastif, maka jalan terakhir yang akan dilakukan dengan menerbitkan DPO atas nama tersangka.

‘’Kita masih menunggu sikap baik dari Dirut PT. LTB, jika tidak kita terbitkan DPO,’’ ujarnya. Dengan begitu, pencarian terhadap yang bersangkutan bisa lebih mudah. Karena dengan adanya surat keterangan DPO tersebut, banyak instansi yang bisa dimintai bantuan untuk melakukan pencarian.

Disinggung rencana pelimpahan berkas terhadap dua tersangka masing-masing ZA, Direktur Keuangan dan Pengembangan Bisnis serta AK, Direktur Pemasaran PT. LTB yang sudah ditahan, Hasan mengaku masih dilengkapi. Pihaknya masih punya waktu cukup untuk menuntaskan berkas kedua tersangka.

Untuk selanjutnya bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram, guna proses persidangan.

 

‘’Kan masih ada waktu sekitar 20 hari untuk bisa menyelesaikan berkas tersangka yang sudah ditahan. Dan, kita targetkan awal Bulan Januari mendatang berkas bersama tersangka sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan,’’ tandasnya.

Sebelumnya, ke tiga Direkrsi PT. LTB tersebut ditetapkan sebagai tersagka dalam kasus dugaan korupsi penggunana dana investasi pemerintah daerah pada PT. LTB. Dengan nilai kerugian negara sesuai hasil perhitungan BPK RI sebesar Rp 700 juta. Dari Total Rp. 1 miliar dana penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah tersebut. (kir)