Kejari Mataram Usut Dugaan Penjualan Aset Desa Senteluk

Kasi Intelijen Kejari Mataram Heru Sandika Triyana berbicara menggunakan alat pengeras suara kepada massa aksi AMPES yang menggelar aksi damai menuntut pengusutan kasus dugaan penjualan aset Desa Senteluk, Senin, 14 Juni 2021.(Suara NTB/Kejari Mataram)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram mengusut dugaan penjualan aset Desa Senteluk berupa lahan seluas 20,98 are. Penanganannya masih dalam tahap penyelidikan. Modus penjualannya diduga dengan memanipulasi surat keterangan pelepasan hak. Hal itu terungkap saat Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (AMPES) menggelar aksi damai di Kantor Kejari Mataram, Senin, 14 Juni 2021.

Mereka menuntut dugaan korupsi tersebut dapat diatensi lebih serius. Massa aksi menyatakan aksi damai itu sebagai bentuk dukungan kepada Kejari Mataram untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut. Kasi Intelijen Kejari Mataram Heru Sandika Triyana mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap upaya pihaknya memberantas korupsi. “Kami berharap masyarakat selalu mendukung agar proses penyelidikan rampung dalam waktu dekat,” ucapnya saat berbicara kepada massa aksi di halaman kantor Kejari Mataram.

Iklan

Sebagai catatan dari pemberitaan sebelumnya, dugaan penjualan aset ini mencuat berkat bocornya dokumen surat keterangan yang menyatakan tanah seluas 20,98 are itu bukan merupakan aset negara. Merujuk pada SK Bupati Lombok Barat No434/2003 tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemda Lombok Barat kepada pihak ketiga.

Tanah yang terletak di Desa Senteluk itu diduga dijual seharga Rp600 juta pada tahun 2015. Sementara Kantor Aset Lombok Barat (kini BPKAD Lombok Barat) pada tahun 2011 menyatakan tanah tersebut merupakan aset Pemda Lombok Barat. Demikian juga dokumen sporadik yang diterbitkan Kades Senteluk perihal status tanah dimaksud. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional