Kejari Mataram Siap Dampingi Proyek Strategis

Yusuf. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejari Mataram menerima permohonan pendampingan proyek strategis Kota Mataram. Namun, tidak semua proyek akan didampingi dengan pola asistensi hukum. Hanya proyek strategis saja. Itupun masih perlu penegasan dari Walikota.

“Kita minta kepada Bupati atau Walikota, untuk proyek mana yang dianggap strategis dibuatkan SK,” ungkap Kepala Kejari Mataram Yusuf, Rabu, 11 Maret 2020.

Iklan

Surat Keputusan proyek strategis, imbuh dia, sebagai dasar jaksa mendampingi. Sebab, kini sudah tidak ada lagi TP4D. pola pendampingannya sudah berubah. Tidak lagi melalui tim Intelijen melainkan Datun (perdata dan tata usaha negara).

“Karena tidak semua proyek pembangunan itu dikatakan prioritas. Yang prioritas saja yang perlu didampingi. Kalau yang kecil kita kedepankan Inspektorat,” kata Yusuf.

Pola pendampingannya pun, ucap dia, memang sejatinya dikawal sejak proses perencanaan sampai akhir serah terima pekerjaan. Tetapi lewat Datun, pendampingannya dengan asistensi hukum.

“Pakai legal assistant. Kita berusaha mendampingi agar tidak melanggar hukum dalam setiap keputusan yang diambil. Agar sesuai kontrak dan tidak bertentangan dengan aturan,” papar Yusuf.

Untuk pendampingan secara rinci di bagian teknis pekerjaan, pemilik proyek sedianya berkoordinasi dengan tim ahli. Jaksa hanya kebagian mendampingi dari sisi hukumnya saja. Tidak masuk sampai yang paling teknis. Pendampingan proyek melalui Datun sedang disusun prosedur standar operasinya.

“Selama proyek jalan. Kita beri masukan. Kita beri rekomendasi. Kalau ada indikasi pidana, itu lah yang akan kita selidiki nanti,” tegas Yusuf.

Sebelumnya diberitakan, Pemkot Mataram mengajukan permohonan pendampingan sejumlah proyek fisik yang akan ditender tahun 2020 ini. Sebanyak 37 proyek menunggu pendampingan. Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp16,5 miliar terdiri dari peningkatan dan rehabilitasi jalan, perbaikan irigasi, lanjutan pembangunan gedung BKPSDM, lanjutan pembangunan kantor Dispra, landscape Kantor Walikota, pembangunan kantor Camat Ampenan, dan kantor Lurah Sayang-sayang, Cakranegara.

Proyek dengan biaya APBD antara lain pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Karang Taliwang, dan program meterisasi perumahan, dan penataan taman wisata Loang Baloq. (why)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional