Kejari Lotim Ungkap Sejumlah Kasus Dugaan Tipikor

Kajari Lotim Irwan Setiawan Wahyuhadi, didampingi Kasi Intelijen, Lalu M. Rasyid memberikan keterangan mengenai sejumlah kasus tipikor yang berhasil diungkapnya, Kamis, 22 Juli 2021.(Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Momentum Hari Bhakti Adhiyaksa ke-61 merupakan saksi atas prestasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim). Pasalnya, pada momentum Hari Bhakti Adhiyaksa tahun ini, Kejari Lotim berhasil mengungkap penanganan hukum kasus Tipikor yang telah merugikan negara.

Beberapa kasus yang ditangani selama kurun waktu tahun 2020 hingga pertengahan 2021, seperti kasus Tipikor pembangunan Pasar Sambelia yang saat ini dalam persidangan. Dalam kasus ini, Kejari Lotim menetapkan dua orang tersangka (terdakwa) yaitu, H. Husnan selaku kontraktor dan Lalu Mulyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek senilai Rp1,938 miliar bersumber dari APBD Lotim tahun 2015.

Iklan

Kasus Tipikor lainnya yaitu penyidikan terhadap dugaan tipikor peralatan dan mesin pertanian (Alsintan) Lotim tahun anggaran 2018. Kejari Lotim mengaku sudah mengantongi sejumlah nama calon tersangka yang jumlahnya lebih dari satu orang.

Kajari enggan membeberkan nama-nama dan dari unsur mana sejumlah calon tersangka tersebut. Pastinya, kata dia, semuanya akan digelar ketika hasil audit dari BPKP sudah keluar dan nilai kerugian negara sudah pasti.

Diketahui bahwa nilai proyek pengadaan barang dan jasa sekitar Rp2 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat. Puluhan saksi diperiksa baik dari unsur pemerintah pada saat program berjalan, mantan anggota DPRD Lotim, LSM, penerima manfaat dan beberapa pihak terkait lainnya. Begitupun untuk barang bukti Alsintan beberapa sudah disita dari kelompok tani penerima waktu itu.

Selanjutnya kasus Tipikor Dana Desa (DD) oleh Z saat menjabat sebagai Kades Banjarsari, Kecamatan Labuhan Haji. Dalam kasus ini, anggaran desa yang diduga ditilep oleh mantan Kades Banjarsari ini, di antaranya untuk pembangunan RTLH sebesar Rp75 juta, BLT-DD Rp108 juta selama tiga bulan dari bulan Oktober, November, dan Desember 2020 dan beberapa anggaran lainnya dengan total sebesar Rp190 juta. Selain itu, tersangka Z juga menggunakan anggaran BUMDes untuk kebutuhan pribadinya.

 “Kasus mantan Kades Banjarsari sudah dinyatakan P21 dan segera disidangkan,” terang Kajari Lotim, Irwan Setiawan Wahyuhadi, Kamis, 22 Juli 2021.

Selain tiga tipikor kasus tersebut, terdapat juga kasus yang cukup besar yaitu dugaan korupsi pengerukan kolam labuh dermaga Labuhan Haji tahun 2018. Kasus ini diketahui sudah selesai dilakukan audit oleh BPKP perwakilan NTB dalam masih dalam tahap penghitungan total kerugian negara. Kejari Lotim sudah mengantongi nama-nama calon tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

 “Untuk kasus Labuhan Haji, kita sudah kantongi nama calon tersangka dan dua alat bukti yang cukup. Kita masih tunggu hasil audit dari BPKP,”ungkapnya.

Selain itu, Kejari Lotim tengah mengusut dugaan korupsi yang terjadi antara di UPT Dikbud Pringgasela, PD BPR cabang Aikmel, dan Koperasi Karya Dharma Selong. Dalam kasus ini, Jaksa menemukan adanya kredit fiktif yang merugikan negara di atas Rp1 miliar. Bahkan kasus ini sudah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan dengan membidik penetapan calon tersangka.

 “Kita tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum kita proses sebagaimana mestinya,”pungkas Kasi Intelijen Kejari Lotim, Lalu M. Rasyid. (yon)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional