Kejari Lotim Kasasi Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Sertifikat Sekaroh

Mataram (Suara NTB) – Kejari Lombok Timur mengajukan kasasi atas vonis bebas enam terdakwa korupsi penerbitan sertifikat hak milik dalam kawasan hutan lindung Sekaroh ke Mahkamah Agung RI. Jaksa penuntut umum tetap berkeyakinan para terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Lombok Timur, Iwan Gustiawan, menerangkan, memori kasasi sudah diserahkan ke MA RI melalui Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

Iklan

“Kami sudah menerima vonis banding itu. Hari ini kami ajukan kasasi,” ujarnya, Selasa, 22 Mei 2018 dihubungi dari Mataram.

Memori kasasi itu untuk enam terdakwa, masing-masing Jamaludin mantan Kepala Seksi Hak Atas Tanah BPN Lotim; Mustafa Maksum, mantan Kasi Pengukuran Pendaftaran Tanah BPN Lotim, M Naim, mantan kasubsi Penataan, Penguasaan, dan Pemilikan tanah BPN Lotim;

Irfan, mantan Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah BPN Lotim; serta Ramli, mantan Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah BPN Lotim; dan mantan Kepala Desa Pemongkong, Lalu Maskan Mawali.

Iwan menjelaskan tidak bisa membeberkan isi materi memori kasasi tersebut. Poinnya, meminta hakim agung membatalkan putusan banding Pengadilan Tinggi NTB. “Kita optimis perkara tersebut akan terbukti di tingkat kasasi,” klaimnya.

Ditemui terpisah, Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Mataram, Fathurrauzi mengonfirmasi pelimpahan berkas memori kasasi dari jaksa penuntut umum ke pihak PN Tipikor.

“Setelah kita terima, diregistrasi kemudian Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram akan meneruskan kepada pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya,” jelas dia.

Kemudian, para terdakwa tersebut memiliki waktu 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan kasasi, untuk menyusun kontra memori kasasi.

“Setelah lengkap memori kasasi dari jaksa, kemudian kontra memori kasasi dari terdakwa, baru kita kirim berkasnya ke Mahkamah Agung,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, enam terdakwa tersebut divonis bebas majelis hakim Pengadilan Tinggi NTB.

Hakim tinggi membebaskan para terdakwa adari jeratan pasal 2 dan pasal 3 serta pasal 9 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hakim juga menyatakan memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Kemudian memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan kota.

Dalam putusan di pengadilan tingkat pertama pada 5 Desember 2017 lalu, para terdakwa dihukum hakim yang diketuai Albertus Usada masing-masing dengan penjara selama satu tahun enam bulan.

Para terdakwa disebut secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangannya dalam penerbitan 31 SHM pada tahun 2000, 2001, dan 2002 seluas 41,2 hektare, dengan nilai kerugian negara Rp 4,5 miliar. (why)