Kejari Lotim Bidik Kawasan Tampah Boleq

Kajari Lotim,  Tri Cahyo Hananto (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Kejsksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah membidik terbitnya sertifikat hak milik (SHM) di kawasan Tampah Boleq Kecamatan Jerowaru. Tindakan tersebut terkait lahan Tampah Boleq merupakan kawasan publik yang semestinya tidak boleh diterbitkan sertifikat, terlebih dalam bentuk SHM.

“Saat ini kita sedang melakukan menghimpun data dan keterangan,”ujar Kajari Lotim, Tri Cahyo Hananto, dikonfirmasi Suara NTB, Minggu,  3 Maret 2019.

Iklan

Untuk itu, ujarnya, diharapkan secepatnya kasus ini dapat selesai, karena di dalam melakukan penelitian membutuhkan keterangan berbagai pihak, baik tertulis maupun keterangan tambahan mengingat pensertifikatan lahan Tampah Boleq dilakukan sekitar tahun 2002. Apabila memenuhi unsur pidana, maka kasus dugaan penerbitan sertifikat di kawasan Tampah Boleq ini berlanjut.

Kajari mengatakan, kawasan Tampah Boleq merupakan tanah publik. Namun di perjalanannya muncul sertifikat hak milik (SHM). Inilah yang menjadi temuan untuk kemudian ditelusuri asal muasal diterbitkan sertifikat itu yang dipegang oleh PT. Temada. “Ini inisiatif dari Kejaksaan untuk mengusut kasus ini. Saat ini kita masih dalam puldata dan pulbaket, satu minggu ini berjalan,” terang Kajari.

Untuk mempercepat penanganan kasus ini, Kajari berharap bagi masyarakat yang mengetahui secara detail terkait kawasan itu untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti. “Kita masih menghimpun dari para pejabat, masyarakat yang ingin mengetahui persis terkait kawasan ini. Tanah publik kok bisa menjadi hak milik?” tanyanya. (yon)