Kejari Loteng Selidiki Dugaan Korupsi Desa Tumpak Jilid II

Praya (Suara NTB) – Setelah menuntaskan kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) yang melibatkan Kepala Desa Tumpak Kecamatan Pujut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) kini kembali melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi ADD desa setempat. Dengan Pelakasa Tugas (plt) Kades Tumpak, diduga terlibat. Demikian diakui Kasi. Pidsus Kejari Loteng, Hasan Basri, SH., MH., Sabtu, 17 Juni 2017.

Dikatakannya, Kejari Loteng kembali membuka penyelidikan terhadap dugaan korupsi ADD Desa Tumpak, setelah menerima hasil audit Inspektorat Loteng tahun 2016. Dimana ada Rp 900 juta dana desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Plt. Kades Tumpak. Dari sekitar Rp 1,2 miliar lebih ADD Desa Tumpak yang dikelola.

Iklan

“Dari hasil audit Inspektorat Loteng ada Rp 900 juta lebih dana desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaan. Karena tidak dilengkapi bukti penggunaan dan dokumen pendukung yang sah. Baik itu berupa kwitansi pembayaran maupun SPJ penggunaan dana desa,” terangnya.

Hanya saja, setelah Kejari Loteng menurunkan tim ke lapangan pengguaan dana yang sebelumnya tidak ditemukan ada SPJ atau dokumen pendukung saat dilakukan audit oleh Inspektorat, ternyata sudah ada. “Ini yang jadi perhatian kita. Ketika audit Inspektorat tidak ada SPJ. Tetapi setelah tim kita turun, ternyata sudah ada SPJ kegiatannya,” ujar Hasan.

Terhadap hasil tersebut, pihaknya tidak buru-buru mengatakan tidak ada dugaan korupsi setelah disodorkan SPJ kegiatan. Hasil audit Inspektorat Loteng tetap menjadi acuan dan pedoman pihaknya dalam melakukan penyelidikan.

Sehingga untuk memastikan SPJ yang disampaikan tersebut benar, pihaknya akan melakukan cek fisik. Terhadap kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana desa tersebut. Karena memang pengakuan dari pihak desa, kegiatan pembangunan sudah dilakukan. “Mana kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari dana desa akan kita cek langsung di lapangan. Benar sudah dilaksanakan atau tidak,” terangnya.

  10 Persen Anak di KLU Belum Miliki Akta Kelahiran

Terutama untuk kegiatan-kegiatan fisik di desa. Pasalnya, dari Rp 900 juta dana desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut, hampir sebagian besar berupa kegiatan fisik. “Dari hasil cek fisik itu nantinya kita bisa melihat. Apakah anggaran yang digunakan sesuai atau tidak,” ujar Hasan. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here