Kejari Loteng Hentikan Penyidikan Kasus Benih Kedelai

Otto Sompotan (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Kasus dugaan korupsi bantuan benih kedelai di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2017, dihentikan penyidikannya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, terhitung sejak Bulan Juli tahun 2020 lalu. Kendati demikian, Kejari Loteng menegaskan kesiapannya untuk membuka kembali penyidikan kasus tersebut jika ditemukan ada novum (fakta baru) di kemudian hari.

“Sudah kita periksa di dalam registrasi (perkara) kami, itu pada bulan Juli 2020, sebelum saya masuk (bertugas) ke sini itu sudah di-SP3 oleh penyidiknya pada saat itu,” ungkap Kepala Kejari Loteng, Otto Sompotan, S.H., M.H., saat dikonfirmasi wartawan, di kantornya, Senin, 11 Januari 2021.

Kasus ini, ujarnya, dihentikan pada bulan Agustus tahun 2020 dan sudah tidak tercatat lagi dalam register Kejari Loteng. Karena dibulan sebelumnya, kasusnya sudah ditutup penyidik sebelumnya di bawah pimpinan yang lama.

Ia pun mengaku tidak tahu persis pertimbangan sampai kasus tersebut dihentikan proses penyidikan, karena itu menjadi ranah kebijakan penyidik sebelumnya. “Itukan kebijakan pimpinan yang lama. Jadi saya tidak bisa campuri alasan dan pertimbangan mereka. Yang bisa saya sampaikan, (kasus) itu sudah di-SP3-kan,” tegasnya.

Disinggung kemungkinan kasus tersebut dibuka kembali, Otto mengaku semua kasus yang sudah di-SP3-kan bisa dibuka kembali sepanjang ditemukan alat bukti baru yang bisa memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan. Dan, semua pihak berhak memberikan alat bukti baru tersebut jika memang benar itu alat bukti yang benar-benar baru.

“Kalau ada masyarakat yang punya alat bukti baru terkait kasus ini, silakan disampaikan. Biar kami bisa membuka kembali proses penyidikan kasus tersebut,” jelasnya.

Disinggung terkait hasil koordinasi denga BPK RI dalam kasus bantuan benih ke depan, Otto juga menegaskan belum menemukan adanya berkas hasil koordinasi dengan BPK RI. Kalau memang sudah ada koordinasi, pastinya berkasnya ada. “Prinsipnya kita tunggu novum. Kalau ada ditemukan atau disampaikan oleh masyarakat, kasusnya akan kita buka kembali,” tandasnya.

Kasus dugaan korupsi bantuan benih kedelai sendiri mulai diselidiki Kejari Loteng awal tahun 2018 lalu setelah Kejari Loteng mendapat pengaduan soal dugaan penyimpangan dalam program bantuan benih kedelai senilai lebih dari Rp 12,6 miliar yang disalurkan bagi kelompok tani di enam kecamatan di Loteng.  Pada bulan Mei 2018, kasus tersebut dinaikkan statusnya ke penyidikan. Setelah jaksa menemukan ada indikasi penyimpangan dalam kasus tersebut. Untuk memperkuat dugaan penyimpangan yang ada, Kejari Loteng kemudian berkoordinasi dengan BPK RI. (kir)