Kejar Ketertinggalan Indeks Inovasi, Pemprov NTB Masuk 13 Besar Nasional

NTB Mall, salah satu produk inovasi dari Provinsi NTB. (sumber: ntb mall)

Mataram (Suara NTB) – Indeks inovasi daerah Pemprov NTB tahun 2020 berada di posisi nomor buncit secara nasional. Namun, pada 2021, untuk sementara Pemprov NTB masuk 13 besar nasional.

“Sekarang kita sudah cukup progresif. Alhamdulillah sekarang, posisi kita 13 besar provinsi yang inovatif. Tapi ini bergerak terus karena daerah lain belum menginput. Kita sekarang posisinya 13 besar nasional, tapi ini posisi sementara,” kata Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bappeda NTB, Lalu Suryadi S, S.P., M.M., dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 18 Juni 2021.

Iklan

Ia menyebutkan saat ini, sudah ada 24 inovasi yang diinput perangkat daerah dan sudah masuk di aplikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tenggat Pemprov NTB untuk melaporkan inovasi ke Kemendagri adalah pada Juli 2021. Selanjutnya ada penilaian dari Kemendagri. Beberapa inovasi yang dilaporkan seperti NTB Satu Data, NTB Mall, NTB Care, E-Samsat, E-Planning dan lainnya.

Suryadi menjelaskan, penyebab rendahnya indeks inovasi daerah Pempprov NTB tahun 2020, karena selama ini perangkat daerah yang bertanggungjawab menangani inovasi tidak jelas.

Sehingga mulai 2021, sudah ditetapkan ada subbidang di bawah Bidang Litbang Bappeda NTB yang khusus menangani inovasi. Ia mengatakan, Bidang Litbang sudah bergerak selama sebulan terakhir untuk memperbaiki rendahnya indeks inovasi Pemprov NTB.

“Yang sudah terjadi karena kesalahan bersama. Kita selama ini tak terlalu perhatikan karena sibuk mengurus yang lain-lain. Sekarang sudah kita perbaiki, sudah ada langkah-langkah,” terangnya.

Bahkan, kata Suryadi, Bidang Litbang Bappeda NTB tidak hanya menelusuri inovasi-inovasi di perangkat daerah. Tetapi juga “menggedor” instansi vertikal.

Pihaknya juga meminta perangkat daerah mendata inovasi-inovasi di masyarakat sesuai tupoksi perangkat daerah bersangkutan. Pasalnya, banyak inovasi-inovasi yang belum terdata.

Suryadi menambahkan, pihaknya juga membuat klinik inovasi. Jika ada perangkat daerah yang kesulitan menginput ke aplikasi yang disiapkan Kemendagri, mereka akan dibantu. Karena inovasi tersebut harus diinput oleh masing-masing perangkat daerah.

“Sebulan ini kami road show ke perangkat daerah. Kita juga mengundang seluruh perangkat daerah, memberikan pencerahan karena masih ada kendala-kendala. Kita mengundang mereka terkait bagaimana teknis penginputan,” katanya.

Terkait penilaian inovasi daerah dari Kemendagri ini, Suryadi mengatakan banyak indikator yang dilihat. Antara lain, kemudahan pelayanan dengan adanya inovasi tersebut. Kemudian kebaruan dari inovasi tersebut. Artinya, inovasi yang dibuat perangkat daerah bukan replikasi dari inovasi yang dibuat daerah lain.

Selain itu, Kemendagri juga menilai efektivitas aplikasi atau inovasi yang dibuat perangkat daerah. “Kemudian tampilan dan lainnya. Berapa lama diterapkan. Ketika dilaksanakan inovasi tersebut, apa efeknya bagi masyarakat,” terangnya.

Ke depan, kata Suryadi, Bappeda akan memberikan penghargaan kepada perangkat daerah atau OPD yang punya inovasi. Karena, Pemerintah Pusat juga memberikan reward bagi Pemda yang inovatif berupa dana insentif sekitar Rp3 miliar.

“Kalau punishment, ada mekanisme dari pimpinan. Pimpinan yang mengambil kebijakan kalau ada OPD yang tidak inovatif,” tandasnya.

Terpisah, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., mengatakan rendahnya indeks inovasi Pemprov NTB tahun 2020 karena adanya miskomunikasi antara Bappeda dan Biro Organisasi. Namun, ia meminta kedua OPD tersebut jangan saling menyalahkan.

“Sudah saya konsolidasikan di internal, jangan saling tunjuk. Kalau di Biro Organisasi ada juga konteksnya pelayanan publik, itu Kementerian PANRB. Sedangkan yang ini (indeks inovasi daerah) Kemendagri. Ada mis yang harus kami benahi di dalam,” katanya.

Sekda mengatakan Pemprov sedang mengejar ketertinggalan rendahnya indeks inovasi tahun 2020. Ia optimis indeks inovasi NTB akan semakin baik tahun 2021 ini.

“Tempo hari kita pernah disclaimer juga. Tetapi dengan semangat 45, akhirnya dari disclaimer menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kami janjikan mudah-mudahan untuk indeks inovasi 2021, menjadi lebih dari sekarang,” ujarnya.

Menurut Sekda, banyak inovasi-inovasi yang ada di perangkat daerah. Tetapi pengawalan administrasinya yang kurang maksimal tahun lalu. Antara Bappeda dan Biro Organisasi saling tunggu mengerjakannya.

“Akhirnya tak ada yang mengerjakan. Banyak sekali inovasinya, tetapi secara administrasi tak dikawal,” ucapnya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional