Kejaksaan Tunggu Keseriusan DMB

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) ingin konkrit dalam proses penagihan hasil penjualan enam persen saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Bentuk keseriusan dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk segera ditindaklanjuti. Tidak lagi sebatas wacana yang selama ini bergulir.

Wacana tentang pelibatan JPN dalam penagihan hasil penjualan saham kepada PT. Multi Capital (MC) diamati kejaksaan menjadi isu bergulir lama. Gubernur NTB, Dr. TGH. M Zainul Majdi, pun dipahami punya keinginan kuat untuk melibatkan JPN di bawah naungan Bidang Datun Kejati NTB. Namun proses penentunya ada di PT. Daerah Maju Bersaing (DMB).

Iklan

‘’Gubernur keinginannya dari dulu (Libatkan JPN). Tapi kan tidak bisa kita bertindak sendiri kalau tidak ada SKK.   Harusnya DMB dari dulu (serahkan SKK) kalau memang mau (penagihan),’’ tegas Asdatun Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH Rabu, 25 April 2018, menanggapi keinginan Pemprov NTB untuk melibatkan pihaknya terkait penagihan piutang penjualan saham itu.

Kewenangan saat ini menurutnya, ada pada PT. DMB sebagai perusahaan yang ditunjuk Pemprov NTB untuk mengelola dana divestasi perusahaan tambang raksasa tersebut. Pemprov tidak bisa menandatangani SKK karena kapasitas sebagai pemegang saham.

Dalam  polemik soal  penagihan saham ini, Hendrik Selalau mengaku posisinya pasif, menunggu penyerahan SKK dari PT. DMB. Sedianya pernah ada undangan dari Pemprov NTB untuk membahas ini, Selasa (24/4) lalu, namun tidak dihadiri karena undangan tidak diterimanya. Itu sekaligus untuk pertama kalinya JPN diajak berkoordinasi, namun belum ada keputusan penyerahan SKK.

Jika SKK diserahkan, maka ada mekanisme yang harus dilaluinya. Sesuai Prosedur Operasional Standar (POS), setelah SKK diterima, akan ditindaklanjuti dengan mengundang PT. DMB untuk presentasi terkait konteks masalah yang diminta untuk bantuan hukum.  Dari paparan itu, akan bergulir diskusi untuk mengkaji kemungkinan untuk ditindaklanjuti atau tidak.

  Beasiswa Luar Negeri Tumbuhkan Nasionalisme

Sebab jika SKK dengan bantuan hukum akan bisa diterima, minimal dua syarat. Pertama, permintaan bantuan hukum murni untuk masalah Tata Usaha Negara (TUN). Kedua, tidak ada kaitan dengan proses hukum pidana yang sedang berjalan seperti, penyelidikan dan penyidikan oleh Bidang Pidsus atau Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya atas laporan masyarakat. (ars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here