Kejaksaan Terima Pengembalian Rp 600 Juta dari Terpidana Korupsi

JPU saat menerima penyerahan uang pengganti kerugian negara dari tim kuasa hukum terdakwa Astari Tapun. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Menjelang akhir tahun, Seksi Penuntutan Kejati NTB terus menerima setoran pengembalian kerugian negara dari terpidana korupsi. Uang tersebut dititipkan melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya disetor ke kas negara.

Setoran dari terpidana Astari Tapun sebesar Rp 200 juta. Uang diantar tim kuasa hukum terpidana kepada JPU Budi Tridadi Wibawa, SH, Senin, 3 Desember 2018.

Iklan

Uang kemudian dihitung dengan cermat, menghadirkan Bank NTB Syariah sebagai lembaga keuangan penyimpanan uang pengganti kerugian negara. Total kerugian negara yang sudah disetor terpidana Astari Tapun mencapai Rp 600 juta lebih.

‘’Masih tersisa sekitar Rp 150 juta lebih, dari total kerugian negara Rp 700 juta lebih yang dibebankan kepada Astari Tapun,’’ kata juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, Selasa, 4 Desember 2018.

Uang yang diserahkan itu sifatnya titipan. Pihaknya hanya menerima dari terpidana, selanjutnya disetor ke kas negara.  Atas penyerahan itu, artinya semakin bertambah  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengembalian kerugian negara. Ia juga mengapresiasi sikap kooperatif terpidana. Kendati demikian, pengembalian kerugian negara itu tidak berarti menghapus tindak pidana, melainkan hanya jadi pertimbangan hakim dalam putusan nanti.

Dedi Irawan berharap, sikap kooperatif yang sama ditunjukkan terpidana lain dalam kasus tindak pidana korupsi lainnya. Baik yang ditangani Kejati NTB maupun seluruh Kejari.

Terdakawa Astari Tapun saat ini masih dalam proses menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram  terdaftar dalam nomor perkara 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr.  Terdakwa dijerat dalam kasus pengadaan alat peraga SD di Lombok Utara.

Astari adalah PPK pengadaan alat peraga tersebut,  dijerat dengan ancaman pidana dalam pasal 2 ayat (1), jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (ars)