Kejaksaan Lanjutkan Penyelidikan Bank Sampah

Dedi Irawan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Penyelidikan penggunaan dana untuk bank sampah pada program zero waste di Pemprov NTB sempat dihentikan dengan alasan  kegiatan sedang berjalan. Belakangan penyelidikannya dibuka kembali oleh penyidik Pidsus Kejati NTB.  Agenda selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi.

Lanjutan penyelidikan program dana bank sampah ini setelah Kejaksaan memastikan penggunaan anggaran senilai Rp2,5 miliar sudah tuntas tahun 2019.

Iklan

‘’Dulu kan dihentikan sementara karena ada larangan dalam SOP mengusut kegiatan yang  sedang berjalan. Sekarang dibuka kembali, karena programnya kan tahun 2019, dipastikan sudah selesai. Sehingga dibuka lagi penyelidikannya,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, SH, MH, Senin, 10 Februari 2020.

Kepastian dibukanya penyelidikan ini sesuai informasi dari tim penyidik di Pidsus yang sebelumnya sudah membidik penggunaan anggaran tahun 2018 dan 2019. Fokus penyelidikan awalnya untuk dua tahun anggaran. Tahun 2018 untuk alokasi senilai Rp 1,5 miliar diperuntukan bantuan penanganan sampah di Pulau Lombok dan bertambah tahun 2019 menjadi Rp2,5 miliar untuk  Lombok – Sumbawa.

Gambaran penyelidikan awal yang diperolehnya, penggunaan anggaran tahun 2018 awalnya berlangsung di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Satker penanggung jawab. Tahun 2019 kemudian alokasi dipindahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB senilai Rp 2,5 miliar. Bantuan untuk dana stimulan  diterima 50 kelompok bank sampah yang tersebar di masing masing kabupaten di Pulau Lombok, dengan nilai Rp10 juta dan bantuan fasilitas pendukung dengan nilai total Rp25 juta hingga Rp 30 juta per kelompok.

‘’Sekarang ini sedang diusut yang tahun 2019. Sebelumnya 2018. Artinya ini sekaligus ditangani dua tahun. Yang pasti, nanti akan mengarah ke pemanggilan saksi- saksi,’’ jelasnya.

Sepengetahuan Dedi Irawan, belum ada tindakan lapangan sampai pengecekan ke lokasi penerima bantuan yang mencapai 50 kelompok untuk di Pulau Lombok. Sementara yang di Pulau Sumbawa juga dipastikan belum sampai ke proses cek fisik.

Pada proses lain, Inspektorat Provinsi NTB diketahui sudah melakukan audit program zero waste  yang pengerjaannya dilaksanakan PT. Bank Sampah Bintang Sejahtera. Namun audit sebatas untuk tahun 2018.  Tim auditor Inspektorat sudah turun melakukan audit ke Dinas LHK NTB khususnya bidang yang mengurus program NTB Zero Waste.

Apakah ada koordinasi Kejaksaan dengan Inspektorat selaku APIP yang berwenang melakukan audit? Sejauh yang diketahui  Dedi Irawan, tidak ada kerjasama dalam penanganan program tersebut, sehingga dianggapnya kegiatan terpisah masing-masing instansi.  ‘’Kalau kita detail ke unsur pidananya yang mengarah ke kerugian negara. Kalau Inspektorat biasanya mengarah ke administrasi,’’ jelasnya.

Beberapa contoh kasus yang ditangani pihaknya pernah diproses juga oleh Inspektorat. Ketika ditelusuri ke penyelidikan dan penyidikan, kasus itu mengarah ke unsur pidana dan ditemukan kerugian negara. (ars)