Kejaksaan Buru Penunggak Pajak

Pengunjung mengambil tiket parkir di mesin otomatis yang dipasang di lahan parkir RSUD Kota Mataram. Kejaksaan tetap melakukan upaya penagihan tunggakan pajak parkir maupun hotel. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Negeri Mataram tetap menagih penunggak pajak hotel dan parkir. Meski sebenarnya masa pandemi pengusaha meminta keringanan untuk menunda pembayaran akibat turunannya pendapatan.

Kasi Datun Kejaksaan Negeri Mataram, I Putu Agus Ary Artha menyampaikan, pemilik hotel tetap mencicil pembayaran tunggakan pajak. Cicilan terakhir dibayar sekitar bulan Februari lalu. Saat pandemi Coronavirus Disease, pemilik Hotel GL mengajukan permohonan penundaan pembayaran dengan alasan tidak beroperasi selama beberapa bulan. “Mereka kembali beroperasi tapi belum maksimal,” kata Ary ditemui Jumat, 18 September 2020.

Iklan

Hotel GL memiliki tunggakan pajak sekitar Rp1 miliar lebih. Proses pendampingan oleh Kejaksaan, pengusaha telah membayar sekitar Rp300 juta – Rp400 juta. Ary menambahkan, pihaknya tetap intensif berkomunikasi dengan penunggak pajak agar menyelesaikan kewajiban mereka.

Selain Hotel GL, Kejaksaan juga berupaya menagih tunggakan pajak parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. Pengelola sanggup menyicil tunggakan pajak Rp20 juta per bulan sesuai perjanjian. Saat pandemi, jumlah cicilan mereka menurun akibat pendapatan mereka menurun. “Kalau dulu kan Rp20 juta per bulan. Sejak pandemi ini jadi Rp10 juta perbulan,” sebutnya.

Pihaknya tidak mempersoalkan hal tersebut. Sebab, ada itikad baik dari pengelola membayar tunggakan pajak mereka ke kas daerah. Disampaikan Ary, pihaknya tetap berkomunikasi secara intensif proses penyelesaian. Proses mediasi selalu diupayakan dengan telekomunikasi. “Kita sangat hindari tatap muka saat pandemi ini. Kalau memang harus bertemu langsung, perlu dilihat kondisinya,” ucapnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menambahkan, pengusaha tetap membayar cicilan tunggakan pajak mereka. Hanya saja, ia tidak mengetahui detail jumlah yang telah disetorkan ke kas daerah. “Tetap kok dibayar,” akunya.

Proses pendampingan oleh Kejaksaan dinilai cukup efektif. Syakirin mengharapkan pengusaha kooperatif membayar tunggakan mereka. (cem)