Kejaksaan Bantah Dampingi Proyek Dermaga Gili Meno

Papan nama proyek Dermaga Gili Meno yang mencantumkan pendampingan TP4D. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB mengklarifikasi pemasangan papan nama proyek Gili Meno, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang, Kabupaten  Lombok Utara. Dalam plang itu tertulis bahwa proyek didampingi TP4D Kejaksaan.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan SH.,MH didampingi Kasi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Deddy Diliyanto, SH., MH, menegaskan, tidak ada lagi pendampingan, baik dari Kejari Mataram maupun Kejati NTB.

Iklan

‘’TP4D sudah bubar, tidak ada lagi pendampingan pendampingan seperti dulu,’’ tegas Dedi Irawan. Semua proyek strategis nasional maupun daerah yang pernah didampingi, dihentikan prosesnya per November 2019 seiring dibubarkannya kegiatan TP4D oleh Jaksa Agung.

Format baru pendampingan adalah dengan tim PPS, itu pun lebih selektif memilih kegiatan yang dilakukan pengawalan.

Dalam papan nama tertulis, proyek dengan judul Pembangunan Dermaga Gili Meno (DAK Afirmasi Bidang Transportasi). Dana ini bersumber dari DAK  pemerintah pusat yang masuk ke APBD Kabupaten Lombok Utara.Dikerjakan mulai 11 Juni 2019, pemenang lelang PT. ML dengan nilai kontrak Rp 9.120.507.307, konsultan perencana CV. BIR.

Ditambahkan Kasi PPS Deddy Diliyanto, pihaknya sudah  berkoordinasi dengan Kejari Mataram untuk segera mencabut plang tertulis TP4D tersebut. Apalagi dalam redaksional penulisan plang dinilai salah fatal.  ‘’Ini ditulis pendampingan oleh Kejaksaan Lombok NTB, jelas salah fatal,’’ tegasnya.

Saat itu juga ia berkoordinasi dengan Seksi Intel Kejari Mataram untuk mengecek plang proyek tersebut dan diminta mencabut. Langkah ini ditempuh agar masyarakat tidak salah persepsi terkait proyek yang masih didampingi TP4D. Terlebih proyek itu pelaksanaannya diduga sedang bermasalah.

Menurut dia, jika ada pendampingan, fungsi di Kejaksaan sudah  berbeda dengan  PPS, itu pun lewat mekanisme ketat dan tidak sembarang memasang plang.  Dedi Irawan menambahkan, bisa jadi plang tersebut dipasang sebelum TP4D dibubarkan dan belum dicopot.

Ditanya soal kemungkinan proyek diusut, lantaran tidak ada beban pendampingan? Menurut Dedi Irawan berpeluang dilakukan sambil melihat fakta di lapangan soal progres pekerjaan dan indikasi masalah karena proyek tak kunjung tuntas.  ‘’Bisa saja ditangani. Tapi harus lihat dulu masalahnya,’’ tandasnya.

Sementara di lapangan, dermaga Gili Meno belum bisa dimanfaatkan untuk aktivitas sandar fastboat wisatawan mancanegara, termasuk kapal angkut domestik.  Proyek belum juga rampung hingga batas waktu kontrak 25 Desember 2019. Bahkan ketika diperpanjang sampai 13 Februari 2020, belum ada tanda tanda akan tuntas. (ars)