Kejadian Berulang, Izin Operasional Hotel Penunggak Pajak Bakal Dibekukan Sementara

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) akan mengambil langkah tegas terhadap Hotel Santosa. Setelah melakukan penyitaan aset hotel akhir pekan lalu, Pemda kini tengah mengkaji untuk membekukan sementara izin operasional hotel ini. Langkah ini memungkinkan dilakukan, sebab mengacu aturan hotel penunggak pajak bisa dibekukan izinnya sementara waktu. Apalagi hotel ini diketahui sudah dua kali menunggak pajak dengan nilai sangat fantastis.

“Ada ketentuan bagi hotel penunggak pajak bisa dilakukan pembekuan sementara terhadap izinnya,’’ tegas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, yang ditemui akhir pekan kemarin.

Iklan

Bupati menegaskan, setelah melakukan penyitaan terhadap aset hotel penunggak pajak,pihaknya melalui jajaran SKPD bakal mengkaji pembekuan izin hotel untuk sementara waktu. Menurutnya, pembekuan izin bisa dilakukan, sebab dalam aturan ada ketentuan pencabutan izin sementara terhadap hotel yang menunggak pajak.

Apalagi, jelasnya, tahun 2013 lalu pihak hotel juga menunggak pajak hingga Rp 3-4 miliar lebih. Sehingga pemda waktu itu melakukan penyitaan terhadap aset hotel. Pihak hotel pun waktu itu mau membayar piutang pajak kurang dari 14 hari, sehingga pemda tak melelang aset hotel yang disita. Ia berharap penyitaan kedua kali yang dilakukan Pemda Jumat lalu juga ditindaklanjuti dengan cepat oleh pihak manajemen hotel dengan melunasi piutang pajak terhitung sejak 2014 ditambah masa pajak tahun 2016.

Jika tidak dibayarkan dalam jangka waktu 14 hari tegasnya, tentu pemda bisa mengajukan aset hotel yang disita berupa lahan seluas 76 are ke KPKNL untuk dilelang. Dalam hal pengajuan pembekuan izin ini, nanti Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) bisa berkoordinasi dengan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).

  Amankan Lokasi Wisata, Dispar Akan Gelar Patroli

Hal senada disampaikan Kepala Dinas PPKD, Hj. Lale Prayatni. Ia menegaskan, pihak Pemda bisa melakukan pembekuan sementara terhadap izin hotel. Pihaknya bakal bersurat ke BPMP2T untuk dilakukan pembekuan izin sementara. “Nanti kami (PPKD, red) bersurat ke perizinan untuk pembekuan izin sementara,” jelasnya.

Selain hotel Santosa, terdapat dua hotel di kawasan Batulayar dan Senggigi yang menunggak pajak mencapai Rp 300 juta. Jika hingga akhir Desember ini, manajemen hotel tak beritikad baik membayar piutang pajak, maka pihak Dinas PPKD bakal menyita aset hotel tersebut. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here