Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di NTB Meningkat

Mataram (Suara NTB) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Ir. Endang Tri Wahyuningsih, MM mengatakan, angka kemiskinan periode September 2017 – Maret 2018 di daerah ini terjadi penurunan menjadi 14,75 persen atau 737.460 orang. Namun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami peningkatan.

Untuk menekan kedalaman dan keparahan kemiskinan di NTB, BPS menyarankan agar program-program penanggulangan kemiskinan lebih fokus dan terintegrasi. Kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi di NTB tak dipungkiri salah satu penyebabnya adalah inflasi.

Iklan

‘’Tetapi inflasi kita sudah lumayan bisa dijaga. Jadi, integrasi antarprogram nanti diharapkan lebih fokus lagi terkait dengan  pengentasan kemiskinan tadi,” kata Endang ketika dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri Rakor Penguatan Pokja Demokrasi Indonesia di Mataram, Kamis, 19 Juli 2018 siang.

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan di NTB, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota sudah menyepakati tujuh program prioritas. Antara lain pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Kemudian penyediaan air bersih dan jamban keluarga.

Selain itu, memberikan bantuan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kawasan Rumah Pangan Lestari, pembentukan Bank Sampah dan Kelompok Usaha Bersama (KUBe). Serta penyambungan listrik gratis bagi warga miskin yang dibiayai dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Endang mengatakan, integrasi program-program prioritas penanggulangan kemiskinan harus lebih fokus lagi menyentuh masyarakat yang masuk kategori sangat  miskin. Masyarakat  kategori sangat miskin masuk kerak kemiskinan.

BPS  mencatat kerak kemiskinan atau orang miskin dan sangat  miskin di NTB mencapai 13 persen. Kerak kemiskinan masing-masing kabupaten/kota di NTB berbeda-beda. Untuk Lombok Barat, kerak kemiskinannya sebesar 10-12 persen, Lombok Tengah 14 – 15 persen, Lombok Timur 13 persen, Sumbawa 10- 11 persen. Selanjutnya, Dompu 9 – 10 persen, Bima 15 persen, Sumbawa Barat 14 – 15 persen, Lombok Utara 19 persen, Kota Mataram 8 persen dan Kota Bima 7 persen

“Jadi memang  tidak mudah membalikkan telapak  tangan kalau yang sudah dikerak-kerak miskin tadi penanganannya,” ucapnya.

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin menurut Endang,  harus diperkuat. Ia mengatakan, khusus untuk bantuan beras sejakhtera (Rastra) bagi masyrakat miskin sudah lumayan bagus penyalurannya. Artinya, distribusi rastra bagi masyarakat miskin sudah tepat waktu. Diharapkan, distribusi Rastra ini tidak terjadi keterlambatan-keterlambatan karena akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan.

‘’Mudah-mudahan dengan adanya indeks kedalaman  dan keparahan yang agak tinggi menjadi perhatian kita semua. Supaya program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan lebih diintegraiskan. Perlu komitmen bersama, lebih fokus lagi,’’ sarannya.

BPS  mencatat, Indeks Kedalaman Kemiskinan di NTB baik perkotaan  maupun perdesaan mengalami peningkatan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 3,001 pada September 2017 menjadi 3,241 pada Maret 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 2,316 pada September 2017 menjadi 2,448 pada Maret 2018.

Selain itu,  Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan di daerah ini  juga mengalami peningkatan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) meningkat dari 0,762 pada September 2017 menjadi 0,905 pada Maret 2018.

Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,522 pada September 2017 menjadi 0,601 pada Maret 2018. Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan di antara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional