Kecewa Jalan Rusak, Warga Tanami Pisang

Warga Karang Nangka Desa Sokong Kecamatan Tanjung menanam pisang di jalan yang rusak. Penanaman pohon pisang ini sebagai bentuk kekecewaan warga, karena pemerintah tidak kunjung memperbaiki jalan yang rusak. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Aksi tanam pisang di akses jalan rusak kembali dilakukan warga. Kali ini menyasar jalan desa di Dusun Karang Nangka, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Warga setempat melakukan aksi tanam pisang, dan jarak Belanda di jalur jalan Dusun Karang Nangka. Aksi itu dilakukan tepat di jalur padat penduduk. Oleh warga setempat,  aksi itu dilakukan pada malam hari.

Iklan

Kepala Dusun Karang Nangka, Sunardi, kepada wartawan Senin, 2 Maret 2020 mengatakan, aksi itu dilakukan spontan oleh warganya. Bahkan rencana ini sempat akan dilakukan sebelumnya.

“Saya tidak bisa salahkan siapa-siapa, itu bentuk aspirasi masyarakat juga. Mungkin karena mereka melihat di depan itu juga ada rumah Pak Dewan,” sindirnya.

Menurut dia, akses jalan Dusun Karang Nangka kurang diperhatikan oleh pemerintah. Jalur jalan ini memutar menghubungkan Dusun Karang Nangka, dari pertigaan Kuburan Karang Nangka atau perempatan samping SD ke pertigaan Dusun Getak Gali.

“Dulu sempat diaspal lapen, tapi rusak. Keinginan masyarakat sekedar dirabat,” imbuhnya sembari berharap ada respons cepat dari pemerintah.

Warga Karang Nangka, Muhtar Rahim,  menambahkan akses jalan dusun ini tidak mendapat perhatian dari dua periode pemerintahan maupun jabatan legislatif. Program desa dan dinas, belum mengarah hingga jalan ini rusak.

“Sudah dua periode jalan ini tidak diperhatikan. Dari pemerintah juga tidak pernah turun (melihat kondisi jalan),” sebut Muhtar.

Terpisah Plt. Kepala Dinas PUPR KLU, Kahar Rizal, ST., menyatakan akan berupaya mencari solusi penanganan jalan Karang Nangka. Sementara ini,  mekanisme anggaran APBD sudah berjalan di mana tidak terdapat porsi anggaran untuk jalan Karang Nangka.

“Karang Nangka akan kita pikirkan, tentu dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Apakah cukup dengan swakelola atau pihak ketiga, karena kita juga perlu lihat besaran anggaran yang diserap,” sebutnya.

Ia juga berharap adanya kesamaan visi dalam mendukung jalan desa ataupun jalan non status. Sinergi antara Bappeda, Desa dan DPRD KLU dan instansi teknis penting untuk menangani fisik yang tidak bisa dicover melalui mekanisme lelang. (ari)