Kecamatan Hebat, Kemiskinan Terentaskan

Penguatan peranan Kecamatan diyakini bisa ikut mendorong penguatan program pengentasan kemiskinan. Kewenangan koordinasi dan sejumlah kewenangan lain yang sudah mengalami perubahan di tingkat kecamatan, diyakini perlu direvitalisasi demi memaksimalkan seluruh sumberdaya yang ada.

H. Irnadi Kusuma – Karim Marasabessy – H. Baehaqi

HAL itu menjadi salah satu pendapat yang mengemuka dalam Diskusi Terbatas Harian Suara NTB bertema “Komitmen Kepala Daerah Dalam Mendorong Kinerja Dan Inovasi Kecamatan Dalam Pengurangan Kemiskinan”, Sabtu, 10 Desember 2016 di Ruang Redaksi Suara NTB. Diskusi tersebut merupakan kerjasama Pemprov NTB, KOMPAK NTB dan Harian Suara NTB.

Hadir dalam diskusi tersebut, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME. Frontline Service Coordinator KOMPAK NTB, Susana Dewi R, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappeda NTB, Karim Marasabessy, S.Pi, MM. Kepala Bappeda Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Baehaqi, Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Iskandar D, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ir. H. Nanang Matalata.

Kemudian, Kasubid Pertanian dan Kelautan Bidang Ekonomi Bappeda NTB, Lalu Wahyudi Adiguna, S.Pi, MM, Kepala Dinas Pertanian Dompu, Fakhrurrazi, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lobar, Hamka. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bappenas, Maliki. Camat Aikmel, Hadi Fathurrahman dan Camat Pemenang, Lombok Utara, H. Achmad Darma.

Diskusi tersebut dipandu oleh Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.
Membuka diskusi tersebut, Susan menegaskan bahwa saat ini melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 225 dan 226, Kecamatan sebagai entitas pemerintahan telah memiliki peranan dan fungsi baru. Yaitu untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik dan juga pemberdayaan masyarakat.

Menurut Susan, kecamatan juga merupakan simpul koordinasi secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, kecamatan bisa memfasilitasi proses penyelenggaraan pemerintahan di desa ke tingkat kabupaten. Kecamatan juga bisa memperkuat simpul koordinasi dan komunikasi dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di tingkat kecamatan seperti Puskemas, UPP Pertanian, Pendidikan dan lain sebagainya.
Kecamatan juga memiliki fungsi penyelenggara pelayanan. Pelayanan administrasi kecamatan atau biasa disingkat Paten.

Sementara, melalui PP 23 tahun 2014, ditegaskan pula bahwa fungsi camat adalah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan desa. Fungsi ini dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan dana desa bisa difokuskan pada program-program yang bisa mengurangi kesenjangan atau mengentaskan kemiskinan.

Susan menegaskan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat akan sukses bila dikerjakan melalui skema pemerintahan yang berkolaborasi atau collaborative governance. Kecamatan, menurutnya punya peranan kunci dalam menjalankan skema tersebut.

‘’Kalau istilah Bappenas atau Bappeda, namanya HITS Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial. Di situ camat difungsikan sebagai operator atau penggerak di tingkat kecamatan,’’ ujar Susan.

Persoalannya, saat ini masih banyak camat yang belum terlibat atau dilibatkan dalam penyelenggaraan program-program pemerintah kabupaten/kota di tingkat bawah.
“Banyak (camat) yang tidak tahu, sehingga isunya jalan sendiri-sendiri. Proyek kesehatan jalan sendiri, proyek pendidikan jalan sendiri padahal persoalan pendidikan itu juga akan terkait misalnya bagaimana soal anak tidak bisa sekolah itu karena orang tuanya sakit-sakitan sehingga biayanya lebih untuk kesehatan.”

Hal ini, menurut Susan, cukup mengkhawatirkan. ‘’Kalau camat saja tidak tahu program dari SKPD apa saja? Kemudian program dari desa apa saja, padahal kecamatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa,’’ ujarnya.

Terkait ini, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H. Irnadi Kusuma, S.STP, ME, menegaskan bahwa camat sebenarnya merupakan entitas birokrasi yang berada di garis terdepan dalam menghubungkan antara masyarakat dengan birokrasi.
‘’Banyak orang melihat, mungkin desa aja yang terdepan? Ternyata desa ini kan dari sisi jabatan juga jabatan politik. Tapi kalau untuk birokrat, dari sisi birokrasi, aparatur birokrasi, ternyata desa ini yang terdepan,’’ ujarnya.

Posisi ini melahirkan banyak harapan terhadap peranan kecamatan sebagai penghubung dalam menyelaraskan program-program untuk menekan angka kemiskinan di NTB.

Irnadi mengutarakan, dalam beberapa bulan terakhir, Biro Pemerintahan, dengan KOMPAK dan sejumlah pemangku kepentingan terkait, sudah memfasilitasi diterbitkannya peraturan kepala daerah tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepala daerah kepada camat.

“Alhamdulillah, dari beberapa kabupaten yang belum melakukan pelimpahan itu, sampai pertengahan Desember ini sudah banyak yang ditetapkan oleh kepala daerah, termasuk Lombok Utara. Di Lombok Utara itu, jadi sudah masuk ke bupati,” ujarnya.

Demi memperkuat peranan kecamatan, ujar Irnadi, tahun depan, pihaknya juga akan melakukan sejumlah terobosan. Jika sebelumnya pihaknya hanya melakukan evaluasi berdasarkan satu tema saja. Maka mulai 2017 pihaknya menggagas sistim penilaian inovasi kecamatan dan juga penilaian kinerja kecamatan yang lebih kompleks. Di mana, bukan hanya satu tema yang akan dievaluasi, melainkan tujuh tema.

Pihaknya akan memasukkan sejumlah indikator di RPJMD yang belum bisa terpenuhi di 2016 dalam materi evaluasi. Dari 19 indikator dalam RPJMD itu, akan ada tujuh indikator yang dipergunakan. Indikator itu antara lain, peranan camat dalam menurunkan persentase angka drop out, kematian ibu anak, hingga bagaimana camat itu mampu nanti menurunkan persentase angka pernikahan dini.

‘’Bahkan tema lain juga, bagaimana nanti camat itu mampu melakukan pembinaan atau memfasilitasi pemerintahan desa, dalam rangka memanfaatkan dana desa secara komprehensif,’’ pungkasnya.

Irnadi menyebutkan, ada dua kewenangan yang melekat dalam jabatan di tingkat kecamatan, yaitu kewenangan atributif dan delegatif. Selama ini, ujarnya, yang dilaksanakan kecamatan lebih banyak hanya berupa kewenangan atributif, yang melekat dari sisi aturan perundang-undangan. Padahal, yang seringkali lebih nampak praktiknya di lapangan, adalah kewenangan yang tidak atributif. Karenanya, ia menegaskan, penguatan peranan kecamatan bisa ditempuh dengan pemberian kewenangan secara delegatif.

‘’Inilah sesungguhnya, yang menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana kita memperkuat kecamatan ini melalui pendelegasian kewenangan secara delegatif sehingga apa yang kita harapkan terkait penguatan kecamatan ini bisa kita wujudkan.’’

Target yang Sulit

Terkait gambaran pengentasan kemiskinan di tingkat Provinsi NTB, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappeda NTB, Karim Marasabessy mengatakan, tahun 2017 mendatang, Pemprov mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,3 triliun untuk mengintervensi persoalan kemiskinan dan 13 indikator pendukung penurunan angka kemiskinan.

‘’Di sinilah kami berharap, TKPKD  (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) yang ada di kabupaten/kota perlu melibatkan kecamatan. Apalagi kewenangannya (bupati/walikota) sudah sebagian didelegasikan ke kecamatan. Sehingga peran dari kecamatan itu lebih diperkuat lagi,’’ kata Karim.

Menurut Karim, bukan saja persoalan penganggaran yang harus didetailkan oleh pemda kabupaten/kota, tetapi juga perencanaan dengan melibatkan pemerintah kecamatan. Terlebih, sudah ada Basis Data Terpadu (BDT) yang menjadi acuan dalam melakukan intervensi pengentasan kemiskinan.
‘’Kami berharap dari Bappeda kabupaten/kota  memberikan peran lebih kepada kecamatan,’’ harapnya.

Karim mengatakan, data-data masyarakat miskin by name by address sudah dipegang oleh pemerintah daerah. Menurutnya, semua sudah bisa dieksekusi mulai 2017 mendatang. Dalam RPJMD kabupaten/kota juga sudah memasang target penurunan kemiskinan, seperti Kabupaten Lombok Utara sebesar 2,5 persen per tahun. Target-target tersebut harus mampu diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam APBD masing-masing kabupaten/kota.

‘’Misalnya, angka 1,5 persen per tahun penurunan kemiskinan di Lombok Barat. Kalau selama ini kami meminta apa program kemiskinan, tapi output-nya kita pingin tahu. Sehingga eksekusinya lebih pas. Indikator kemiskinan ini merupakan akumulasi indikator penyumbang lainnya,’’ ajaknya.

Karim mengungkapkan rata-rata persentase penurunan kemiskinan dua tahun terakhir sekitar 0,36 persen per tahun dari target satu persen per tahun dalam RPJMD NTB 2013-2018. Namun, sekarang target itu dinaikkan menjadi dua persen per tahun dalam revisi RPJMD 2013-2018 yang sudah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 5 Desember lalu.

Diakuinya, target penurunan kemiskinan dua persen ini sangat berat. Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir ini saja belum bisa mencapai target. Lalu bagaimana cara untuk mencapai penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen  per tahun  itu? Tentunya, kata Karim, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah  kabupaten/kota harus bekerja bersama-sama.

Dalam hal ini, menurutnya sudah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di tingkat nasional,provinsi dan  kabupaten/kota. ‘’Mudah-mudahan, basis data terpadu yang sudah kita peroleh dari TNP2K, yang sudah disinkronkan dengan Kementerian Sosial. Itu sudah kami sebarluaskan ke seluruh kabupaten/kota. Itu menjadi fokus penanganan pada tahun 2017 dan 2018,’’ katanya.

Pasalnya, ungkap Karim, hasil evaluasi yang dilakukan selama dua tahun, sejak 2014 dan 2015, Pemda belum menggunakan basis data terpadu untuk mengintervensi langsung masyarakat miskin. Dengan adanya BDT yang sudah diberikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harapannya bisa dimanfaatkan oleh TKPKD untuk berkolaborasi mengentaskan kemiskinan.

“Di sini tentunya, perlu keterlibatan pihak yang tingkat pemerintah yang lebih bawah lagi. Misalnya, camat maupun kepala desa. Karena jelas-jelas di situ basis data terpadu itu sudah menyebut nama  dan alamat yang tertera di desa maupun kecamatan,’’ terangnya.

Dalam BDT tersebut, lanjut Karim dijelaskan masyarakat miskin mulai dari desil I, II, III dan IV. Kemiskinan bersifat multidimensi dan dalam RPJMD kabupaten/kota memang sudah menyebut tentang indikator penurunan kemiskinan. Tetapi indikator kemiskinan itu harus didorong juga dengan indikator lainnya yang sangat mempengaruhi indikator kemiskinan itu sendiri.

Dari analisis yang dilakukan Bappeda NTB, ada 13 indikator yang mempengaruhi akumulasi dari persoalan kemiskinan. Di antaranya, tingkat pengangguran terbuka, pola pangan harapan, laju investasi, cakupan PMKS, rasio elektrifikasi, air bersih, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup.

‘’Ini semua juga harus diintervensi. Kalau hanya 13 indikator ini tidak diintervensi, itu juga menjadi bias untuk pencapaian target penurunan angka kemiskinan ini,’’ tandasnya.

Kasubid Pertanian dan Kelautan Bidang Ekonomi Bappeda NTB, Lalu Wahyudi Adiguna, S.Pi, MM menambahkan berdasarkan BDT yang diterima, ada 724 ribu KK orang miskin di NTB. Sementara, sampai 2018 mendatang, NTB memiliki empat isu strategis pembangunan. Yaitu, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Empat hal ini semua nanti bermuara kepada penurunan tingkat kemiskinan,’’ ujarnya.
Ia mengatakan selama ini pemda memang belum mengacu pada BDT dalam penanganan kemiskinan. Sekarang, dengan adanya BDT tersebut, Pemprov sudah menginisiasinya dengan bekerjasama dengan TNP2K. Yakni bagaimana menyusun program-program atau kegiatan yang terutama mengarah kepada penurunan angka kemiskinan.

‘’Sehingga bagaimana caranya setiap pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota sampai level desa, semua program berbicara tentang penurunan kemiskinan. Khusus untuk peran kecamatan, di sini saya melihat belum terlalu signifikan,’’ katanya.

Selama ini, ujarnya, kemungkinan kecamatan hanya diposisikan sebatas fasilitator. Kalaupun ada permasalahan di tingkat desa terkait dengan eksekusi program yang didanai dana desa, koordinasinya langsung ke kabupaten. Sementara, entitas pemerintahan secara birokrasi sebenarnya ada di kecamatan. Artinya, perlu ada langkah-langkah baru dari sisi regulasi sehingga benar-benar pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota terakomodir di level kecamatan.

Tak Sekadar Jadi Penghubung

Sebagai elemen birokrasi yang berada di antara kabupaten dan desa, camat tak hanya berperan sebagai jembatan. Ia juga harus mampu menjadi motor penggerak pengentasan kemiskinan.

Camat mensinergikan misi panjang pembebasan jerat kaum papa. Camat yang kini bekerja sebagai bagian perangkat daerah bupati/walikota, harus mampu menerjemahkan kebijakan pengentasan kemiskinan. Hal itu tersirat dari pernyataan dua orang camat yang hadir dalam diskusi tersebut.

Menurut Camat Pemenang, H Achmad Darma, dinamika pemerintahan di desa atau kelurahan sedianya cukup dituntaskan di tataran kecamatan demi efektivitas. “Begitu di lapangan ada persoalan, lari ke camat. Ada komitmen bupati bagaimana menunjang visi dan misi percepatan birokrasi dan pelayanan umum,” ujarnya.

‘’Setiap persoalan harus bisa diselesaikan di kecamatan. Jangan sampai naik ke tingkat kabupaten,’’ ungkap dia menirukan pesan Bupati KLU, Najmul Akhyar dalam suatu rapat. Tak hanya soal kemiskinan, camat pun berperan dalam berbagai dinamika desa-desa lingkup pemerintahannya.

Ia menyebut, camat memfasilitasi dan mengkoordinasi desa dengan pemerintah kabupaten soal proyek infrastruktur, pembinaan kamtibmas, pemberdayaan masyarakat, pendidikan serta pelayanan umum.
‘’Ada persoalan mereka (kepala desa) langsung ke camat. Kami fasilitasi dan jalan. Tidak ada kebuntuan selama ini,’’ bebernya.

Pola seperti itu, sambung Darma, memberi ruang gerak yang cukup bagi kecamatan untuk berinovasi. Khusus untuk pengentasan kemiskinan, ia menjelaskan, masing-masing desa di wilayahnya memiliki visi khusus.
Dalam rangka pengentasan kemiskinan, setiap desa mengembangkan potensinya secara mandiri. “Camat melakukan kajian program-program desa dan kita mendukung. Semua punya potensi,” terangnya.

Potensi itu antara lain, kampung wisata, kampung perdagangan, kampung nelayan KB, kampung ternak, kampung perkebunan, kampung unggas dan lebah madu, serta kampung ekowisata.

Ia mengatakan, meski hanya memiliki peran koordinasi dan pembinaan, camat mengambil inisiatif untuk menyambungkannya dengan kebijakan kabupaten.
Langkah itu, lanjut dia, sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Kecamatan Pemenang yang mencapai 25 persen dari total 33.434 penduduknya.
Ia juga mengungkapkan, keberadaan destinasi wisata tiga gili juga menjadi angin segar. Jalan keluar dari jerat kemiskinan terbuka bagi kecamatan yang membawahi 53 dusun dan 147 RT itu.

“Dari 1000-an jenis usaha di sana, bisa menampung 5.000-an tenaga kerja. Menjadikan Pemenang indikator (kemiskinan) paling rendah daripada kecamatan lain,” papar Darma.

Sama halnya dengan Camat Aikmel, Hadi Fathurrahman, yang berpendapat soal paradigma camat sebagai kepala wilayah yang menjadi perangkat daerah. Menurutnya, hal itu menguatkan peran kecamatan untuk menjadi penyambung desa ke kabupaten dan sebaliknya.

“Program-program pemerintah selalu muaranya di kecamatan. Walaupun dalam tanda kutip seringkali SKPD melakukan kegiatan tanpa berkoordinasi dengan camat,” ungkapnya.

Penguatan peran kecamatan itu, sambung dia, yakni dengan diterbitkannya dua Peraturan Bupati Lotim. Yakni Perbup 20 tahun 2014 tentang sebagian kewenangan bupati kepada camat tentang perizinan dan Perbup Nomor 30 tahun 2015 tentang pendelegasian kewenangan bupati pada camat dalam penyusunan APBDes.
“Itu langkah maju Bupati Lotim dengan memberikan semacam power ke camat untuk bekerja lebih,” ujarnya. Ia menambahkan, dua Perbup itu menjadi jalan masuk bagi kecamatan untuk berinovasi mengentaskan kemiskinan.

Pada praktiknya, jelas Hadi, yakni APBDes yang disusun masing-masing desa dapat ditularkan semangat pengentasan itu. Sebab, kecamatan punya kewenangan memberi masukan setiap APBDes itu dikonsultasikan.

Ia menjelaskan, kendala penyusunan APBDes sudah bisa diatasi di tingkat kecamatan. Berikut program-program unggulan kabupaten khususnya pengentasan kemiskinan.
Dalam pandangan Hadi, fungsi koordinasi yang dimiliki kecamatan sudah berjalan baik. Penguatan fungsi itu, sambung dia, termaktub dalam dua Perbup Lotim yang disebutkan tadi.

Seperti administrasi keuangan desa dan pembentukan tim evaluasi di tingkat kecamatan. Ia berpendapat, pola itu juga harus didukung dengan optimalisasi komposisi perangkat pegawai di kecamatan yang mumpuni perihal itu.
“Komposisi pejabat di kecamatan itu kuat dan kompeten maka mampu itu (pengentasan kemiskinan) disikapi di tataran kecamatan,” tandasnya. (tim)