Kecamatan Ampenan Catat Kasus Covid-19 Tertinggi di Mataram

Peta sebaran kasus Covid-19 di Kota Mataram.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kota Mataram menjadi daerah dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di NTB. Kecamatan Ampenan adalah kecamatan dengan rekor kasus tertinggi di Kota Mataram. Jika dilihat dari sebaran per kelurahan, Rembiga menjadi kelurahan dengan jumlah kasus tertinggi di Mataram.

Berdasarkan data yang dilansir gugus tugas Provinsi NTB, hingga 5 Juli 2020, Kecamatan Ampenan mencatatkan sebanyak 148 kasus Covid-19. Kecamatan Mataram berada di posisi kedua dengan 110 kasus, Selaparang 108 kasus, Cakranegara 85 kasus, Sekarbela 77 kasus dan Sandubaya 68 kasus.

Iklan

Jika dilihat dari sebaran kasus per kelurahan di Kota Mataram, Kelurahan Rembiga di Kecamatan Selaparang, menjadi daerah yang paling menghawatirkan, dengan 36 kasus. Jumlah ini menempatkan Kelurahan Rembiga sebagai kelurahan dengan jumlah kasus terbanyak di Kota Mataram.

Setelah Rembiga, kelurahan lain yang juga mencatatkan jumlah kasus tertinggi adalah Pejeruk dengan 32 kasus, Cakranegara Barat dengan 31 kasus, Ampenan Tengah dengan 26 kasus, serta Turida dan Mataram Barat yang masing-masing mencatatkan 20 kasus.

Hingga 5 Juli 2020, jumlah kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di Kota Mataram telah mencapai 597 kasus. Dari angka tersebut, sebanyak 220 orang masih dalam perawatan alias belum sembuh, 341 orang (57,1 persen) telah sembuh dan sebanyak 36 (6,0 persen) orang meninggal dunia.

Berdasarkan laporan kasus 23 Maret sd 5 Juli 2020, angka Effective Reproduction Number (Rt) Covid-19 di Kota Mataram berada di angka 1,17. Rasio kasus per 100.000 penduduk mencapai 122,45.
Laju penambahan kasus dari tanggal 28 Juni hingga 5 Juli 2020 juga tercatat di angka 17,26 per 100.000 penduduk.

Indikator-indikator membuat ibukota Provinsi NTB ini masih berstatus sebagai zona merah Covid-19.

  Pelanggar Disiplin Protokol Kesehatan akan Dikenakan Sanksi

Buruknya penanganan Covid-19 di Kota Mataram juga memicu kegeraman Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Ia secara khusus menyoroti lemahnya peranan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Mataram.

Seperti aparat Satpol PP Kota Mataram yang dinilai tidak mengawal penegakan protokol kesehatan Covid-19 di sejumlah titik keramaian. Wagub mengatakan Pemprov NTB sudah lama melakukan program maskerisasi khusus di Kota Mataram. Dengan menurunkan seluruh OPD membagikan masker dan memberikan edukasi ke warga Kota Mataram. Begitu juga aparat TNI dan Polri sudah sangat luar biasa membantu.

Wagub mengaku sedih melihat tidak adanya OPD di Kota Mataram yang turun ikut menegakkan protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat keramaian. Ia melihat yang membantu justru lebih semangat daripada yang dibantu.

“Provinsi membantu, TNI/Polri selalu siap. Tapi tolong, koordinasi juga gampang. Kalau kita butuh apa, butuh apa, ada orang kematian segala macam untuk penjagaan, koordinasi Covid. Mana Pol PP Mataram? Kenapa sembunyi? Kenapa nggak kelihatan?,” tanya Wagub saat bertemu Pimpinan Redaksi (Pimred) Media Massa Lokal NTB di Ruang Anggrek Kantor Gubernur, Selasa, 7 Juli 2020.

Orang nomor dua di NTB ini mengatakan terpaksa berkata demikian. Karena sekarang sudah waktunya kita untuk bicara apa adanya. Semua tanpa terkecuali harus bergandengan tangan. Penanganan wabah Covid-19 ini adalah beban bersama.

“Tapi tolong kalau misalnya provinsi bantu, TNI/Polri bantu itu dihargai dengan cara yang lebih semangat lagi dari Kota Mataram. Yakin kita bisa atasi (wabah) ini kalau kita bersama-sama,” ucapnya.

Pemkot Mataram diingatkan untuk bersungguh-sungguh menjadi garda terdepan di dalam penanganan Covid-19. Baik dari sisi pendisiplinan masyarakat berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan Covid-19 dan pelacakan kontak secara masif.

  Klaster Magetan Tambah Kasus Positif Covid-19 di KSB

Sementara, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta Pemprov NTB tidak hanya menyalahkan. Menurutnya, pendisiplinan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19 perlu sinergisitas bersama.

“Tolong jangan hanya menyalahkan begitu saja,” kata Walikota ditemui usai peletakan batu pertama rumah tahfidz quran di Lingkungan Karang Kelok, Kelurahan Monjok Barat, Rabu, 8 Juli 2020.

Tudingan Pemprov NTB yang menilai Pemkot tidak serius menangani wabah tersebut juga dibantahnya. Walikota yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menegaskan, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) difokuskan untuk penanganan dan pencegahan. Tetapi ini fenomena sebagai masyarakat urban dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Kondisi ini berbeda dengan kabupaten lain.

Menurutnya, pada rapat koordinasi antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar disampaikan perkembangan kasus Coronavirus Disease (Covid-19). Faktanya, terus terjadi peningkatan. Penularan tidak lagi di lingkungan. Justru di area publik termasuk perkantoran dan lingkungan kerja menjadi lokasi penularan. Kita terus bekerja, katanya.

Pendisiplinan masyarakat mengikuti protokol kesehatan harus ada sinergi antara Pemprov NTB dan Pemkot Mataram. Terkait mengedukasi masyarakat. Menurutnya, mengedukasi masyarakat menjadi tantangan berat karena ini berkaitan dengan kedisiplinan.

“Apalagi masyarakat sudah menormalkan diri meskipun Pemkot belum menerapkan kenormalan baru. Jangan panik. Kita bekerja terus,” katanya. (r/nas/cem)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here