Kebocoran Soal UN, Disebabkan Ketidakjujuran Pengguna Sarana Informasi

Mataram (Suara NTB)Koordinator Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Hendriadi menyampaikan, anggapan kebebasan informasi sebagai salah satu penyebab kebocoran Ujian Nasional (UN) dinilai kurang tepat.

Menurutnya, yang tepat adalah karena ada niat atau ketidakjujuran orang yang memiliki sarana komunikasi atau informasi menyebabkan soal UN bocor.

Iklan

“Kalau kebebasan informasi itu diatur undang-undang tidak bisa kita permasalahkan, orang punya hak untuk mendapatkan informasi,” kata Hendriadi, Kamis, 30 Maret 2017.

Terkait dengan soal UN, menurutnya itu merupakan informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia negara. Pihak yang membocorkan atau menyebarluaskan bocoran-bocoran UN itulah yang harus ditindak, baik secara pidana maupun administratif.

“Kalau orang kemudian membocorkan, persoalan, apakah bocoran soal itu benar atau hanya dikarang saja, itu kan soal asas perkara lain. Persoalannya janganlah kita kemudian menuding kebebasan informasi sebagai salah satu penyebab kebocoran soal UN itu,” kata Hendriadi.

Bagi orang yang menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia, ia menegaskan akan terkena pidana. Undang-undang mengatur mana informasi yang bebas dan mana yang dikecualikan.

“Secara undang-undang otoritas pendidikan memliki kewajiban untuk melindungi informasi tentang soal dan jawabannya (UN) itu. Kalau bocor, itu kena pidana atas penyebarluasan informasi yang dikecualikan atau rahasia negara,” tegasnya.

Ia menegaskan, tidak bisa menyalahkan kepemilikian sarana untuk mengakses informasi. Tapi orang yang membocorkan dan menyebarluaksan informasi yang bersifat dikecualikan atau rahasia negara lah yang menjadi masalah. Berbeda konteksnya dengan persoalahn kebebasan informasi.

Itulah yang menurutnya perlu diluruskan agar tidak menjadi pandangan umum di tengah masyarakat, bahwa demi menjaga pendidikan, kebebasan informasi atau keterbukaan informasi dibatasi.

“Beda konteks persoalannya kebebasan informasi dengan penggunaan sarana komunikasi, atau teknologi komunikasi. Itu yang perlu diluruskan,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, Drs. H. Lalu Mohamad Sidik, M.MPd., menyebutkan kebebasan informasi menjadi salah satu penyebab sulitnya menangkal kebocoran jawaban UN, terutama untuk UNKP. (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here