Kebijakan Tak Linier, Bupati KSB Minta Maaf ke Gubernur

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Bupati KSB HW. Musyafirin (tengah) diapit Kapolda dan Kajati NTB dalam kunjungannya ke KSB, Jumat, 5 Juni 2020.(Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. W. Musyafirin secara khusus menyampaikan permohonan maafnya kepada Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah terkait adanya kebijakan daerah dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 yang tidak linier dengan provinsi selama ini.

Bupati saat menerima kunjungan gubernur dan jajaran Forkopimda NTB ke KSB, Jumat, 5 Juni 2020 membuka sambutannya dengan permohonan maaf tersebut. “Mohon maaf pak gubernur kalau ada beberapa kebijakan kami yang terkesan membangkang dengan arahan provinsi selama ini dalam upaya kita bersama menangani Covid-19,” kata bupati membuka sambutannya.

Iklan

Salah satu kebijalan kabupaten yang dianggap bupati tidak linier dengan provinsi selama ini. Adalah menghentikan sementara waktu kegiatan ibadah berjemaah masyarakat di masjid. Atas arahan itu, kata bupati, pemerintah KSB selama ini tidak mengindahkannya. Namun demikian keputusan itu diambil bukan tanpa mempertimbangkan dan mengkaji banyak hal terutama upaya pencegahan penyebaran infeksi virus corona yang hingga sekarang ini masih terus terjadi.
“Kenapa kami tetap mengizinkan ibadah shalat Jumat di masjid dan tarawih selama ramadan bahkan shalat idul fitri kita laksanakan.

Pertimbangan kami pertama KSB adalah daerah kantong dan bukan perlintasan sehingga yang shalat di masjid cenderung adalah masyarakat setempat. pencegahan. Kedua mata rantai Covid kita baru satu (klaster Magetan) dan itu sudah bisa kita kendalikan. Dan terakhir kami tetap mengupayakan masyarkarat tetap mematuhi protokol pencegahan,” urai bupati.

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengatakan, pada dasarnya setiap kebijakan yang diambil provinsi di tengah pandemi virus corona saat ini adalah mengikuti arahan pemerintah pusat dan bersifat umum. Namun begitu gubernur menyadari, daerah kabupaten/kota tentu memiliki pandangan tersendiri dengan melihat kondisi obyektif di daerahnya masing-masing sebelum membuat kebijakan yang berbeda.

  Bupati KSB Ungkap Gelagat Intoleransi di KSB

“Kami imbauannya umum. Kami juga mengerti. Tapi kita di provinsi tetap harus buat kebijakan seperti pusat. Karena kalau beda, misalnya ikut seperti yang dilakukan KSB. Kan nanti daerah lain yang (kasus) coronanya tinggi seperti Mataram, kan bisa memperparah upaya penanganan Covid kita,” kata gubernur. (bug)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here