Kebijakan Perlu Penyesuaian

0
H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/ham)

PEMPROV NTB siap menyelesaikan utang yang masih belum terbayarkan hingga Mei 2022. Bahkan, pembayaran utang ini seperti disampaikan Sekda NTB Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si., Pemprov NTB punya utang janji ke DPRD NTB untuk segera diselesaikan.

‘’Dan kemarin ada kebijakan-kebijakan baru yang keluar, sehingga perlu disesuaikan, seperti PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Kita harus menyesuaikan agar tidak menjadi temuan di kemudian hari. Kemudian ada, ketentuan tentang gaji, THR, gaji 13 serta tunjangan kinerja itu semua sudah kita selesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan. Segera berproses,’’ ujarnya pada wartawan di Ruang Rapat Sekda NTB, Rabu, 11 Mei 2022.

IKLAN

Dalam menyelesaikan masalah utang ini, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, menegaskan, jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang berusaha menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan kas yang tersedia. Jika sudah ada, pihaknya segera melakukan pembayaran sesuai jumlah utang yang dimiliki.

Begitu juga di APBD murni, tambahnya, pihaknya masih dalam proses penghitungan. Namun, terkait berapa jumlah dan ketentuannya, pihaknya akan menjelaskan dalam waktu dekat, karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah masih bekerja. ‘’Teman-teman di anggaran sedang bekerja,’’ ujarnya singkat.

Untuk diketahui, Pemprov NTB memiliki utang sebesar Rp 227 miliar yang  mesti dibayarkan. Dalam membayar utang ini, pembahasan antara eksekutif dan legislatif sering tidak menemukan titik temu. (ham)

IKLAN