Kebijakan Pemprov Hambat Investasi Rp 7,6 Triliun di Mataram

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi belum memberikan kejelasan finalisasi atau rampungnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram. Hal ini berdampak pada terhambatnya investasi senilai Rp7,6 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Ir. H. Amiruddin mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Provinsi NTB. Secara lisan informasi Perda RTRW akan rampung usai lebaran.

Iklan

“Mudah – mudahan ini jadi berkah lebaran,” kata Amir ditemui, Senin, 25 Juni 2018.

Investor banyak menunggu rampungnya RTRW tersebut, dikalkulasi Rp7,6 triliun investasi tersendat. Kata Amir, jelas berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

“Suratnya sudah tiga kali kita kirim. Tapi belum ada tanggapan,” tandasnya.

Permasalahan tata ruang Kota Mataram menjadi isu yang dibahas pada debat kandidat kedua pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku, hanya menekankan persoalan secara praktis yang kebetulan menjadi isu strategis dalam pembangunan di NTB sesuai pointer permasalahan ditampilkan.

Dia mencatat Rp7,6 triliun investasi terhambat masuk di Kota Mataram. Ini dipicu ketidakselarasan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. “Salah satu contoh pembangunan hotel di depan Kantor DPRD NTB Rp250 – 300 miliar investasi belum bisa masuk,” sebut Ahyar.

Itu menurut Ahyar Abduh, hanya satu investasi saja. Belum lagi, investasi lainnya yang mengandalkan rampungnya RTRW selesai. Termasuk penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan.

Oleh karenanya, untuk keselarasan dan harmonisasi persoalan yang harus memang dikoordinasikan dan sinkronkan yang berkaitan dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi bisa diselesaikan.

“Dampaknya tidak saja ke pemerintah tapi masyarakat juga rugi,” demikian kata Ahyar. (cem)