Keberadaan ‘’Ancol Mini’’ di Lotim Belum Dimanfaatkan

Proyek Taman Wisata Labuhan Haji atau Ancol Mini di kawasan Pantai Labuhan Haji yang belum imanfaatkan, Selasa, 4 Februari 2020. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) pada tahun 2018 lalu melakukan pembangunan Taman Wisata Labuhan Haji. Taman yang terletak di sebelah kanan Pantai Labuhan Haji ini dikonsep layaknya “Ancol Mini”. Meski beberapa pembangunan fisik sudah tuntas, keberadaan taman yang berdiri di atas lahan seluas 7 hektar ini belum dimanfaatkan atau terkesan mangkrak.

Proyek ini sempat terhenti pengerjaannya diakibatkan terjadi gempa yang menguncang NTB beberapa waktu lalu. Alokasi anggaran berada di APBD Induk dan proses lelang dilakukan pada bulan Juli 2018 lalu. Taman wisata ini mulanya diprediksi akan menjadi destinasi wisata andalan dengan konsep “Ancol Mini’’, sehingga diharapkan dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Lotim.

Iklan

Dalam pengerjaan taman senilai Rp9 miliar ini, terdapat lima kontraktor yang berbeda mengerjakannya, di antaranya untuk pengerjaan tembok, gerbang, water break, pengurungan dan fasilitas umum. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata hanya melakukan pembayaran terhadap hasil pekerjaan beberapa kontraktor tersebut dikurangi uang muka yang terlebih dahulu diambil sebanyak 30 persen dengan total anggaran sebesar Rp9 miliar lebih tersebut.

Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas pada Dispar Lotim, Hadi Jayari, mengatakan ke depan akan kembali membangun fasilitas lainnya dengan dialokasikan anggaran sebesar Rp800 juta dari dana alokasi khusus (DAK) 2020. Dari anggaran ini akan dibangun jalan setapak, penataan taman, sehingga bisa dimanfaatkan, termasuk dilanjutkan pengurukannya.

Dispar, ujarnya, sedang mencarikan investor, mengingat Taman Wisata Labuhan Haji merupakan investasi besar, sehingga dibutuhkan dana besar dengan perkiraan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp20 miliar. Untuk itu, keberadaan investor ini dapat membantu dalam pengembangan Taman Wisata Labuhan Haji, sehingga dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Awalnya mau dianggarkan di tahun 2019, namun anggaran kita banyak tersedot ke rehabilitas pasca gempa,”terang Hadi Jayari yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Taman Wisata Labuhan Haji.

Sementara Ketua DPRD Lotim, Murnan,S.Pd, mengungkapkan pada pembahasan RPJMD, DPRD sudah meminta kepastian dan jaminan pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk masalah Labuhan Haji. Akan tetapi pada saat pembahasan KUA-PPAS, pemerintah berdalih menyelesaikan janji politik melalui visi-misi.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, SE, mengaku, sudah mencoba untuk mengangkat penganggaran Taman Wisata Labuhan Haji. Hanya saja, kata Daeng, saat itu pemerintah daerah berdalih akan ada dana dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunannya. Namun, sampai saat ini belum ada. “Insya Allah akan kita pertanyakan pada saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Pariwisata,” janjinya.(yon)