Keamanan Pilkada Mataram, Kuncinya, Aparat dan Penyelenggara Netral

Guntur Herditrianto (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Tantangan Pilkada Serentak 2020 bukan hanya dari luar. Tetapi paling besar potensinya gangguan dari dalam, yakni penyelenggara Pilkada yang berpihak main banyak ‘kaki’. Pengamanan yang direncanakan sedemikian rapinya bisa langsung sirna.

“Karena ketidaknetralan ini yang bisa menimbulkan riak-riak,” tegas Kapolresta Mataram Kombes Pol Guntur Herditrianto, Jumat, 28 Februari 2020 kemarin.

Iklan

“Kuncinya aparat dan penyelenggara itu netral,” tambahnya. Dia enggan meremehkan potensi kerawanan. Sebagaimana Bawaslu RI yang menyebut skor Indeks Kerawanan Pemilu-nya mencapai 48,55.

Polresta Mataram bakal mengeratkan koordinasi dengan TNI, KPU, dan Bawaslu. Tahapan pra-Pilkada ini dimanfaatkan Polresta Mataram untuk menggiatkan penyuluhan dan pencegahan. Operasi Cipta Kondisi terus diperketat sampai nanti puncak pengamanan pada hari pencoblosan 23 September mendatang.

“Tujuannya ini untuk menurunkan eskalasi. Sifatnya pencegahan. Nanti kalau sudah hari-H baru kita penempatan personel,” ucapnya. Polresta Mataram mendapat anggaran pengamanan Pilkada sebesar Rp5 miliar. “Ini bukan angaran yang sedikit. Mudahan bisa kita manfaatkan dengan maksimal,” ujar Guntur.

Anggaran itu untuk membiayai penggelaran pasukan dan peralatan yang sampai 2/3 dari total personel Polresta Mataram. Bahkan nanti akan ada tambahan dukungan dari Polda NTB dan Polres Lombok Barat.

Penempatan personel nantinya akan merata di setiap TPS. Untuk TPS rawan, penambahan personel dimungkinkan. Jumlah TPS diperkirakan antara 690 sampai 700 TPS. “Kita upayakan satu TPS satu anggota. Mudahan apa yang dikhawatirkan bisa ditangani,” kata Guntur. (why)