Keadilan Restoratif Empat IRT, Jaksa Ajukan Penghentian Penuntutan ke Jampidum

Pemilik UD Mawar Putra berjabat tangan tanda maaf dengan empat ibu rumah tangga warga Desa Wajageseng, Batukliang, Lombok Tengah usai penandatanganan Surat Perdamaian berdasarkan keadilan restoratif di Kantor Kejari Lombok Tengah, Praya, Lombok Tengah, pekan lalu.(Suara NTB/Kejati NTB)

Mataram (Suara NTB) – Pemilik gudang tembakau UD Mawar Putera H M Suardi sudah berdamai dengan empat ibu rumah tangga tetangganya, yakni Hultiah, Nurul Hidayah, Martini, dan Fatimah. Ini perwujudan keadilan restoratif. Pengadilan Negeri Praya menghentikan pemeriksaan perkara perusakan gudang pasal 170 KUHP. Perdamaian ditandai dengan semua pihak menandatangani Surat Perdamaian pada Jumat pekan lalu.

Mereka menandatangani perdamaian tanpa syarat. Jaksa fasilitator Kejari Lombok Tengah menfasilitasi perdamaian merujuk putusan Pengadilan Negeri Praya. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan perdamaian dua belah pihak tersebut merupakan langkah awal penegakan hukum melalui keadilan restoratif. Hal itu berdasarkan permintaan dua belah pihak saat agenda putusan sela persidangan.

Iklan

Hasil perdamaian diekspose dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung RI. “Ekspose itu untuk permohonan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Eksposenya pekan depan (pekan ini),” terangnya, Sabtu (6/3) lalu. Pengadilan Negeri Praya pada Senin (1/3) lalu memutus perkara dengan mantan terdakwa Hultiah Dkk. Majelis hakim yang diketuai Asri mengabulkan eksepsi terdakwa.

Serta menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2021 batal demi hukum. Kemudian, memerintahkan pemeriksaan perkara dihentikan dan mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum. Ketua tim penasihat hukum Yan Mangandar mengatakan, eksepsi itu merujuk pada pasal 156 ayat 1 KUHAP tentang eksepsi terhadap dakwaan tunggal berisi perbuatan para terdakwa menyebabkan spandek gudang UD Mawar Putra penyok dan merugi Rp4,5 juta.

“Dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat materil sebuah surat dakwaan yang seharusnya menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,” kata Yan terpisah. Para terdakwa didakwaan pasal 170 KUHP tentang perusakan barang. Menurut Yan, Pelemparan tersebut juga dilakukan karena diamnya pemerintah desa, pemerintah kabupaten, serta perusahaan sendiri yang mengabaikan protes warga sejak 8 tahun lalu.

“Selama proses hukum tersebut yang paling merasakan dampak adalah anak-anak terdakwa karena orangtuanya merasakan stress dan lelah atas proses hukum yang dijalani serta tidak bisa mencari nafkah,” terangnya. Empat ibu rumah tangga ini total memiliki sepuluh anak. Dua diantaranya masih dalam masa menyusui sesuai kebutuhan ASI yang sampai umur dua tahun. “Lima dari 10 anak harus tetap ikut ibunya menjalani proses hukum. Satu anak terdakwa sakit-sakitan sampai tidak bisa bergerak,” imbuh Yan.

Meski perkara ini berakhir dengan perdamaian, sambung dia, tetapi persoalan pokok yang menjadi akar masalah tetap harus diselesaikan. “Kita tetap menuntut pertanggungjawaban untuk tindakan pemulihan berupa penghentian sumber pencemaran,” tandasnya. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional