Kawasan Kumuh di Mataram Tersebar di 20 Kelurahan

Salah satu kawasan kumuh di pinggir Sungai Jangkok, Kecamatan Ampenan belum diintervensi. Pemkot Mataram menargetkan akan menuntaskan 20 kawasan kumuh di tahun 2021 mendatang. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) -Kawasan kumuh tidak saja ditemukan di pedesaan. Kondisi serupa juga terjadi di kota kota, tak terkecuali di Kota Mataram. Dari 50 kelurahan terdapat 20 kelurahan masih kategori kawasan kumuh.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam menyampaikan, berdasarkan surat keputusan Walikota di tahun 2013 tercatat 803 hektar kawasan di Kota Mataram kategori kumuh. Setelah dilakukan intervensi oleh Pemkot Mataram tersisa 97,92 hektar. Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai meluncurkan program di tahun 2015, sehingga tersisa 59,3 hektar kawasan kumuh tahun 2019.

Program dilanjutkan di tahun 2020 dengan menggarap tujuh kelurahan skala lingkungan dan skala kawasan. Sisa rumah kumuh di Mataram 59,3 hektar, sebut Kemal.
Luas lahan kawasan kumuh 59,3 hektar tersebar di 20 kelurahan. Tidak dirincikan secara detail oleh Kemal, kelurahan atau lingkungan mana saja termasuk daerah kumuh di Mataram. Kendati demikian, dia merencanakan sisa kawasan kumuh ini akan tuntas di tahun 2021 mendatang.
Menurutnya, 20 kelurahan kategori kumuh seharusnya tuntas tahun ini. Sebab, tahun 2018 lalu telah dianggarkan Rp26 miliar untuk penanganan. Bencana alam gempa bumi berdampak terhadap pelaksanaan program.

Alokasi anggaran dipangkas menjadi Rp1,4 miliar.
Pascagempa bumi belum dilakukan perhitungan dampak gempa. Khusus di Kecamatan Sandubaya terdapat tiga lingkungan yakni Lingkungan Pengempel Indah, Gontoran dan Tegal. Pascagempa belum kita hitung kembali dampak kawasan kumuh, bebernya.

Kepastian dituntaskan kawasan kumuh setelah Pemprov NTB dan Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Prasarana Permukiman Dirjen Cipta Karya memberikan lampu hijau untuk menuntaskan sisa 59,3 hektar kawasan kumuh di Mataram.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB, Ika Sri Rejeki menyampaikan program 100.0.100 merupakan program dari Kementerian PUPR. Artinya, 100 persen air minum terpenuhi, 0 persen rumah kumuh dan 100 persen sanitasi. Intervensi kawasan kumuh ditargetkan tuntas di tahun 2024 mendatang. Kota Mataram cukup progresif karena sudah tuntas sampai di tahun 2021, kata Ika.
Kawasan Lingkar Sungai Jangkok sebutnya, salah satu contoh intervensi program Kotaku. Dulunya, kawasan ini kumuh dan tidak ada akses jalan. Berkat dukungan dari OPD teknis dan masyarakat, sehingga kawasan Lingkar Sungai Jangkok berubah.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengapresiasi perhatian dari Kementerian PUPR menyelesaikan kawasan kumuh di Mataram dari 803 hektar tersisa 59,3 hektar. Sisa 59,3 hektar yang tersebar di 20 kelurahan ditargetkan tuntas 2021 mendatang. (cem)