Katering Diklat BPSDM Diperiksa Kejaksaan

Mataram (Suara NTB)  – Jaksa mulai menyisir satu per satu item penggunaan anggaran untuk Diklatpim pada Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB. Selasa, 27 Maret 2018 kemarin, perusahaan katering yang memenangkan lelang mendapat giliran diperiksa.

Penyelidikan kali ini terkait dengan penggunaan anggaran untuk logistik untuk Diklat. CV. Nurani, salah satu rekanan penyedia logistik yang diperiksa Selasa kemarin.

Iklan

Sustri, pemilik Katering Nurani usai usai diperiksa mengaku hanya meneken kontrak untuk tahun 2016 dan 2017, sebesar Rp 80 juta.  Dalam kontrak, ia diminta menyuplai makanan khusus untuk Diklatpim III Provinsi NTB. ‘’Saya waktu itu masukkan company profile, lalu dipanggil untuk teken kontrak Rp 80 juta dua tahun,’’ ungkapnya kepada Suara NTB.

Ia mengaku mendapat pembayaran bertahap. Termin pertama 91 persen dan termin kedua 9 persen. ‘’Semua sudah dibayar,’’ katanya.

Selain CV. Nurani sejumlah penyedia logistik lainnya juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Informasi Suara NTB, Bidang PMKF pada BPSDM yang menangani soal Diklat, membuat kontrak dengan sejumlah rekanan.

Dalam setahun, ada empat Diklatpim dilaksanakan, baik untuk tingkat Provinsi NTB maupun kabupaten dan kota se NTB. Nilainya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Penyidik sedang mengusut indikasi fiktif dan dugaan mark up pada kontrak dengan rekanan tersebut.

Mengenai pengembangan penyelidikan kasus ini, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH,MH belum bisa dihubungi hingga berita ini ditulis sore kemarin.

Sebelum mengarah ke katering, sejumlah saksi sudah diperiksa sebelumnya dari kalangan internal BPSDM. Terakhir Kabid PMKF, Muhammad Fauzan memenuhi panggilan penyidik Senin lalu. Pada penjelasan singkatnya,  Fauzan membantah sejumlah item penganggaran untuk kegiatan Diklat tersebut fiktif. (ars)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional