Kata Pengamat Soal Kebijakan Gubernur Tak Ganti Pejabat Sampai Pensiun

Ayatullah Hadi (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan, tidak akan mengganti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jika tidak pensiun. Pernyataan gubernur yang terlontar dalam Dialog Kemasyarakatan di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Jumat pekan lalu, mengundang perbincangan publik.

Pemerhati Pemerintahan dan Politik NTB, Ayatullah Hadi menilai, pernyataan gubernur itu bisa jadi karena melihat kapasitas birokrasi yang ada saat ini masih dianggap cukup baik dalam mewujudkan apa yang menjadi visi misinya.

Iklan

Namun, untuk mewujudkan visi misi maka perlu didukung oleh birokrasi yang visioner. ‘’Ini harus di-cross check juga. Masa harus menunggu orang pensiun baru mutasi. Promosi dan  mutasi seharusnya  saat-saat aktif menjadi ASN,’’ ujar Ayatullah dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 5 November 2018 siang.

Menurutnya, perlu ada kompetisi dalam birokrasi. Dicerminkan dengan pemberian reward dan punishment kepada pejabat. Jika ada pejabat yang kinerjanya bagus, maka layak untuk mendapatkan promosi atau menduduki jabatan sesuai kompetensinya.

‘’Tapi kalau ada yang gagal, larinya ke punishment. Mutasi itu bisa reward dan punishment,’’ ujarnya.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Mataram ini mengatakan, mutasi biasanya dilakukan kepala daerah dengan alasan subjektif dan objektif. ‘’Alasan objektif itu kalau ada yang kinerjanya bagus. Dalam memutasi sebisa mungkin meminimalisir alasan subjektifnya.’’

Ayatullah mengatakan, dibutuhkan kompetisi dalam birokrasi. Sehingga akan memuncul ide-ide dan inovasi dari pejabat. Karenanya, meritokrasi penting dalam birokrasi. Tak bisa seorang kepala daerah hanya melakukan analisa kebutuhan pejabat dari sisi kepentingan subjektifnya.

‘’Maka kita harus mendorong, harus ada pertimbangan objektifnya di dalam menilai kinerja bawahan,’’ sarannya.

Salah satu instrumen perlunya kompetisi dalam birokrasi adalah seleksi terbuka pejabat yang akan menduduki jabatan struktural. Mereka yang menduduki jabatan struktural harus memiliki kompetensi dan kecakapan.

‘’Meritokrasi tidak bisa mengantisipasi munculnya kepentingan politik antara kepala daerah dengan bawahannya.  Apalagi ini baru saja dilantik. Kecenderungan adanya politik balas jasa itu besar. Maka seleksi itu bisa mengantisipasi terjadinya politik balas jasa itu,’’ tambahnya.

Meskipun demikian, Ayatullah mengatakan subjektivitas dalam memutasi pejabat merupakan sesuatu yang tak salah. Karena pemimpin yang lebih paham anak buahnya. Tapi ke depan diharapkan pengisian pejabat melalui seleksi terbuka. Sehingga semua ASN yang memenuhi syarat punya kesempatan yang sama.

Terpisah, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc yang dikonfirmasi mengatakan mutasi pejabat sebaiknya menunggu yang lain pensiun. Agar jenjang karier ada. ‘’Kan sebaiknya begitu. Supaya karier itu ada,’’ ujarnya.

Gubernur menjelaskan, saat ini Pemprov sedang menghadapi situasi yang tidak biasa yakni kondisi pascabencana. Sehingga dibutuhkan tim yang solid, birokrasi yang solid. Pekerjaan yang dihadapi Pemprov, kata gubernur berat dan tidak teratur. Sehingga dibutuhkan kestabilan dalam birokrasi.

‘’Jadi, jangan sampai orang bekerja dalam situasi tidak nyaman, tidak tenang. Saya pastikan saya tidak akan mutasi sembarangan, tidak ganti orang sembarangan. Tapi yang saya inginkan ke depan, siapapun jadi pimpinan agar transparan, nggak jadi misteri,’’ tegasnya.

Ke depan, kata gubernur, siapa yang akan menjadi kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi akan ditentukan oleh Kepala OPD. Supaya nanti jangan sampai orang luar masuk ke dalam suatu struktur organisasi yang merupakan orang baru. Jika orang luar yang masuk maka perlu belajar dan menyesuaikan diri dengan OPD yang ada.

‘’Supaya dalam dinas itu punya jenjang karier. Kalau kepala seksi berprestasi, dia punya bayangan akan jadi kepala bidang,’’ tandasnya. (nas)