Kasus Tracking Mangrove Bonto, Hakim Jatuhkan Vonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Suasana sidang putusan terdakwa pemprakarsa tracking mangrove Bonto, Feri Sofiyan di Pengadilan Negeri Bima, Rabu, 17 November 2021.(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bima menjatuhkan vonis 1 tahun penjara serta denda Rp1 miliar terhadap terdakwa pemprakarsa pembangunan tracking mangrove  Bonto, Feri Sofiyan SH.

Vonis terhadap Wakil Walikota (Wawali) Bima tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Y. Erstanto Windiolelono SH, MH dalam sidang agenda pembacaan putusan, di PN Bima pada Rabu, 17 November 2021. “Terdakwa dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 109 UU nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Iklan

Usai membacakan putusan, Y. Erstanto Windiolelono melempar pertanyaan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) apakah mengajukan banding terhadap vonis tersebut. Dan dijawab masih berpikir-pikir. “Kami akan tunggu upaya hukum selanjutnya (banding) selama tujuh hari kedepan,” kata Ketua Majelis Hakim sembari mengetok palu sidang 3 kali pertanda persidangan ditutup.

Sementara Perwakilan Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Lily Marfuatun SH MH, juga menegaskan pihaknya masih berpikir-pikir terkait vonis tersebut dan akan melakukan musyawarah terlebih dahulu apakah akan mengambil upaya hukum lanjutan atau tidak. “Terkait putusan Majelis Hakim terhadap klien kami tadi, akan dibahas bersama dan dimusyawarahkan terlebih dahulu,” ujarnya.

Disamping itu, Lily menegaskan putusan terhadap kliennya belum berlaku atau berkuatan hukum tetap (inkrah) sehingga belum bisa dieksekusi untuk menjalani hukuman. “Belum inkrah karena masih ada tahapan dan proses hukum selanjutnya,” terangnya.

Penasehat hukum terdakwa lainnya, Al Imran SH sangat kecewa dengan putusan Majelis Hakim yang menvonis kliennya bersalah, karena dinilai menggunakan pasal dalam UU yang sudah dihapus atau tidak berlaku lagi. “Putusan yang tidak adil dan melanggar azas legalitas hukum karena menggunakan pasal yang sudah tidak berlaku atau telah diubah. Ini juga membuat kegaduhan dalam Peradilan,” pungkasnya. (uki)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional