Kasus TPPU BUMD, Inspektorat Turunkan Tim Audit

Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap dan Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB melibatkan Inspektorat Provinsi NTB untuk melakukan audit kerugian negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di salah satu BUMD di NTB.  Tim sudah diturunkan untuk menindaklanjuti permintaan audit tersebut.

Inspektur pada Inspektorat NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si membenarkan itu. Ia sudah membuat surat tugas untuk tim audit. ‘’Iya, sesuai permintaan Kejaksaan, kami tindaklanjuti,’’ katanya menjawab Suara NTB , Rabu, 7 November 2018. Timnya sudah beberapa kali turun melakukan proses audit, pemeriksaan, pengecekan dokumen hingga klarifikasi.

Iklan

‘’Sampai saat ini sedang jalan terus,’’ ujarnya. Sambil berjalan, pihaknya terus mempelajari hasil pemeriksaan tim di lapangan untuk menemukan indikasi kerugian sebagaimana permintaan Kejaksaan.

Ditanya item apa saja yang sedang diproses audit, Ibnu Salim belum bisa menjelaskan. Sebab berkaitan dengan aktivitas pemeriksaan. ‘’Intinya yang kita audit sesuai dengan item item yang diminta oleh Pidsus,’’ jelasnya.

Informasi diperoleh Suara NTB, tim Pidsus Kejati NTB meminta bantuan Inspektorat untuk audit kerugian negara kasus tersebut. Permintaan diawali koordinasi beberapa waktu lalu.  Setelah melalui gelar perkara, akhirnya disepakati dibentuk tim audit untuk menentukan nilai kerugian negara dari total dugaan TPPU Rp6,3 miliar.

Sementara  Aspidsus Kejati NTB, Ery Ariansyah Harahap, SH secara umum menjelaskan, koordinasi itu bagian dari upaya pihaknya menguatkan bukti dan koordinasi untuk materi penyidikan kasus TPPU tersebut. ‘’Sudah berjalan. Tim beberapa kali sudah turun lapangan,’’ kata Aspidsus. Selain sedang proses audit, belum bisa dijelaskannya perkembangan penanganan kasus, termasuk rencana ekspose untuk penetapan tersangka.

Sebelumnya kasus ini sudah dinaikkan ke penyidikan setelah gelar perkara Kamis (11/10) lalu.   Pertimbangannya, setelah cukup bukti ditahap penyelidikan dan serangkaian pemeriksaan saksi.

Posisi kasus ini masih penyidikan umum, sehingga belum bisa ditetapkan siapa saja pihak yang paling bertanggung jawab. Dalam lanjutan pemeriksaan saat ini akan diperkuat lagi bukti dan keterangan saksi, dilanjutkan dengan gelar perkara untuk  menetapkan siapa tersangkanya.

Pihak Kejati memberi gambaran, calon tersangka memungkinkan dari berbagai kalangan. Mengingat kasus itu juga terdapat tindak pidana awal, terkait kasus korupsi. Terbuka peluang, tersangka dalam kasus  korupsi itu, juga jadi  tersangka dalam kasus TPPU.

Selanjutnya yang dilakukan adalah fokus mengejar aliran dana TPPU tersebut. Sejauh ini Kejati belum membuka apa saja aset dan kemana  alur aliran dana hasil dugaan pencucian uang tersebut. Alasannya masih dalam pengembangan di tingkat penyidikan. Aset yang ditemukan berupa tanah dan bangunan. Rencananya  akan dilakukan penyitaan barang bukti.

Sementara untuk tindak pidana pencucian uang,  konteksnya  fokus pada pencairan bertahap Rp6,2 miliar. Uang itu tidak sesuai peruntukan dan diduga digunakan untuk kepentingan lain.

Tidak menutup kemungkinan dana bertahap pencairan Rp3 miliar, Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, Rp 500 juta dan Rp 200 juta itu dibagi bagi ke keluarga dan kolega calon tersangka. Ini akan terlacak dari proses transaksi berdasarkan dokumen dari PPATK. (ars)