Kasus Tampah Boleq, DPRD Lotim Didorong Bentuk Pansus

Hearing masyarakat Seriwe terkait lahan Tampah Boleq Jerowaru di DPRD Lotim, Jumat,  1 Januari 2019. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Warga Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru, Jumat,  1 Februari 2019 kembali mengadu ke DPRD Lombok Timur (Lotim) terkait pembangunan hotel oleh investor di kawasan Tampah Boleq yang diklaim merupakan tanah ulayat. Dewan pun didorong untuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk mencari titik terang dan menemukan benang merah dari persoalan ini.

Salah satu warga Seriwe, Abdul Wahid, mempertanyakan penandatanganan SKM yang sebelumnya ditandatangani oleh tiga tokoh besar di desa setempat dan empat kepala desa yang menyatakan jika tanah tersebut merupakan tanah ulayat. Akan tetapi, setelah Kecamatan Jerowaru Mekar, muncul bahwa tanah Tampah Boleq yang menjadi lokasi dilaksanakan pesta bau nyale di Lotim itu dengan berstatus sertifikat.

Iklan

Sehingga masyarakat menilai, bahwa munculnya sertifikat itu tentunya berdasarkan permohonan kepala desa yang sebelumnya sudah dilakukan pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dari desa. Sehingga terkait hal ini, kepala desa yang sudah menurunkan sporadik itu harus diminta keterangan dan klarifikasinya. “PT. Temada Pumas Abadi  ini membeli barang yang sudah jadi. Artinya tanah itu sudah bersertifikat,” ungkapnya.

Sementara, Kades Seriwe, H. Udayana, mempertanyakan keberadaan pagar yang jaraknya radius 100 meter dari bibir pantai. Padahal dulunya masyarakat yang membangun pada radius itu dipindahkan. Sementara ketika perusahaan yang membangun, pemerintah membiarkannya. Untuk itu, ia meminta supaya pemerintah daerah membongkar pagar tersebut lantaran melanggar aturan.

Camat Jerowaru, Komarudin, mengajak masyarakat untuk menyamakan persepsi bahwa tanah Tampah Boleq ini memang milik masyarakat. Keberadaan tanah tersebut sering digunakan oleh masyarakat untuk merayakan event-event bau nyale setiap tahunnya.

Kepala DLHK Lotim, Mulki, SSTP,MM, mengaku siap membongkar pagar yang terdapat pada Tampah Boleq tersebut dari Satgas Gakkum LH dengan berkoordinasi dengan Satpol PP Lotim berdasarkan atas perintah bupati. Sejauh ini, katanya, alasan tidak dilakukan pembongkaran karena berdasarkan SKM ini batas dari PT. Temada berada di pagar Tampah Boleq.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Lotim, Saepudin Zuhri, mengaku sangat menyambut baik terkait dorongan untuk membentuk suatu pansus. Untuk itu apa yang menjadi tuntutan masyarakat ini selanjutnya akan dikomunikasikan bersama unsur pimpinan di DPRD Lotim. “Kita dari Komisi I tetap mendorong untuk terbentuknya pansus ini. Sehingga dalam mencari akar persoalan ini menuai titik terang,”jelasnya.

Pansus ini berasal dari internal dewan berdasarkan persetujuan dari lembaga sendiri. Karena kasus Tampah Boleg berkaitan dengan sejarah dari tanah itu sendiri, sehingga melalui pansus itu nantinya menuai suatu titik terang dan kemudian dalam pembahasan selanjutnya dihadirkan orang-orang yang memiliki kapasitas terkait sejarah tanah ulayat tersebut.

Zuhri menegaskan, ketika nantinya dibentuk Pansus Tampah Boleq ini, maka pembangunan hotel yang peletakan batu pertamanya itu sudah dilakukan harus dihentikan oleh investor. Selain itu, DPRD Lotim akan menghadap ke bupati untuk membongkar pemagaran yang sebelumnya dilakukan oleh Tampah Boleq terutama yang terdapat pada radius 100 meter dari bibir pantai. “Jadi harus clear dulu semuanya baru pembangunan dapat dilanjutkan,” ujarnya. (yon)