Kasus Sumur Bor 2016, Polisi Lakukan Cek Fisik

Tim ahli melakukan pemeriksaan kasus sumur bor yang disinyalir terjadi kekeliruan administrasi. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) selaku pelapor kasus sumur bor APBD 2016 menemukan indikasi baru. Investigasi yang dilakukan pelapor, menunjukkan ada dugaan kekeliruan administrasi saat proyek tersebut diajukan.

Direktur Eksekutif LUCW, Tarpi’in, Jumat, 11 September 2020 mengatakan, kasus sumur bor masih menjadi atensi pengawalan. Pihaknya selaku pelapor, menganggap proses lidik kasus tersebut relatif lama. Sejak 5-6 bulan sejak kasus dilaporkan, LUCW masih menunggu kejelasan status dari penanganan Reskrim Polres.

Iklan

Dalam perjalanan penanganan kasus tersebut, pelapor secara terpisah melakukan pendalaman. Temuan lapangan mengindikasikan adanya dugaan tanda tangan palsu untuk memuluskan proyek di tiga titik tersebut.

“Dalam perjalanan kasus, kami lakukan investigasi. Dan temuan kami, beberapa pihak mengaku tidak pernah mengajukan proposal. Tapi dalam pemeriksaan, dokumennya ada,” ujar Tarpi’in.

Keterangan dan fakta terbalik antara proposal usulan yang tidak dibuat oleh warga dengan dokumen yang ada pada APH, menurut Tarpi’in, merupakan satu tindakan pembenar yang dapat memberatkan KPA proyek. “Artinya kami menduga, ada indikasi pemalsuan tanda tangan,” sebutnya.

Terhadap dugaan itu, LUCW berharap Polres Lombok Utara tegas agar kasus sumur bor mendapat kejelasan. Apakah ditingkatkan ke Penyidikan atau tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan.

“Kami beri kepercayaan penuh kepada Polres. Kalau memang dalam beberapa waktu tidak ada perkembangan signifikan, kami akan bersurat ke Polda untuk mengambilalih atau menangani kasus. Karena kami sangat yakin, pelanggaran administratif ini merugikan negara,” sambungnya.

Dikonfirmasi perihal kasus tersebut, Penyidik Satreskrim Polres Lombok Utara, Iptu Ghufron Subekti, SH., kepada wartawan mengakui penanganan kasus tetap berproses. Terakhir, Polres sudah meminta bantuan tim ahli Dinas PUPR KLU untuk mengecek fisik proyek tersebut. Pengecekan fisik dilakukan mengacu pada berkas yang dipegang oleh Polres.

“Kasus sumur bor, sudah diperiksa 23 orang saksi, dan pengumpulan dokumen. Kami juga minta bantuan pengecekan fisik sumur bor,” ujar Ghufron.

Pihaknya belum dapat memastikan kesimpulan dari kasus tersebut. Polres sementara ini, masih menunggu jadwal dari tim ahli untuk turun ke lapangan,” tandasnya. (ari)