Kasus Stunting Tinggi, Bonus Demografi Jadi Ancaman di NTB

Mataram (Suara NTB) – Jumlah kasus stunting atau anak yang mengalami pertumbuhan pendek akibat masalah kurang gizi kronis sangat tinggi di NTB, mencapai 37,2 persen. Dikhawatirkan, bonus demografi di Indonesia pada 2030 bisa menjadi ancaman di daerah ini jika persoalan stunting ini tak diperangi dari sekarang.

“Kasus stunting di NTB hampir mencapai 40 persen. Bayangkan kalau seandainya sekian banyak anak-anak kita yang stunting. Maka bonus demografi itu nggak akan kita peroleh,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Ermalena MHS  di Kantor Gubernur, Rabu, 28 Maret 2018 siang.

Iklan

Ia menjelaskan, jika seorang anak kena stunting maka bukan saja badannya yang tak berkembang. Tetapi juga otaknya tak akan berkembang. Jika kondisi ini dibiarkan maka kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) NTB ke depannya akan  sulit. Apalagi jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia atau dengan negara-negara lain.

“Oleh karena itu perang  terhadap stunting harus kita ikrarkan. Salah satu caranya adalah bagaimana setop pernikahan usia dini.  Ini sangat ada kaitannya,” ujar Ermalena.

Politisi PPP Dapil NTB ini menjelaskan, pemicu banyaknya kasus stunting ini adalah banyaknya wanita yang menikah di usia dini atau pernikahan anak. Menurutnya, jika perempuan yang belum waktunya menikah, kemudian memiliki anak. Maka cara mengasuh anak juga tak akan maksimal.

Disinggung mengenai upaya yang dilakukan pemerintah menekan kasus stunting di daerah ini, Ermalena mengatakan sudah cukup banyak. Salah satunya yang dilakukan BKKBN Perwakilan NTB melalui kampanye setop pernikahan dini. Kemudian ada juga program dari Dinas Kesehatan yang memantau ibu hamil hingga melahirkan.

Ermalena menambahkan, dengan posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB secara nasional yang masih menempati posisi nomor 30 dari 34 provinsi, merupakan warning bagi semua pihak di daerah ini. Dari segi pendidikan, rata-rata lama sekolah di NTB masih di bawah tujuh tahun.

Kemudian dari segi kesehatan, misalnya stunting masih sangat tinggi. Dari sisi ekonomi, masih banyak warga NTB yang bekerja di luar negeri sebagai TKI. “Ini PR, tapi harus kita selesaikan ke depan,” pungkasnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, kasus stunting mencapai 37,2 persen pada 2017 lalu. Dengan kasus sebanyak ini, termasuk katagori buruk. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, kasus stunting paling banyak ditemukan di Kabupaten Sumbawa mencapai 41,8  persen.

Kemudian disusul Lombok tengah dengan jumlah 39,1 persen, Dompu 38,3 persen, Lombok Utara dan Kota Mataram masing-masing 37,6 persen dan 37,5 persen. Selanjutnya, Bima 36,7 persen, Kota Bima 36,3 persen, Lombok Barat 36,1 persen, Lombok Timur dan Sumbawa Barat masing-masing 35,1 persen dan 32,6 persen. (nas)