Kasus SK Tenaga Honor Kesehatan Diduga Siluman, Pansus DPRD Lotim Panggil BKPSDM

Selong (Suara NTB) – Kasus terbitnya 22 SK tenaga kesehatan di Lombok Timur (Lotim) yang diduga siluman terus menjadi atensi kalangan DPRD Kabupaten Lotim. Untuk membongkar persoalan itu, DPRD Lotim yang saat ini sudah membentuk panitia khusus (Pansus) saat ini mulai bekerja. Selasa, 27 Maret 2018, Pansus Tenaga Honorer yang diketuai, H. Lalu Hasan Rahman, memanggil Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Dijelaskan, H.L.Hasan Rahman, dalam pemanggilan itu Pansus mempertanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengangkatan tenaga honorer tersebut. Pasalnya, apapun namanya apabila diangkat oleh bupati pasti ada SOP, sehingga tidak terjadi simpang siur pengangkatan tersebut. “Ini tidak ada SOP-nya, SOP hanya pengangkatan umum saja,” jelasnya.

Iklan

Pemanggilan pihak dari BKPSDM untuk melihat mekanisme pengangkatan tenaga honorer hingga melihat penyebarannya di setiap OPD. Dari hasil pertemuan, ujar politisi Partai Golkar ini pihak BKPSDM mengaku semua dana yang bersumber dari APBN dan APBD harus dipertanggungjawabkan. Apalagi untuk masalah penggajian.

Dari hasil penelusuran, ternyata jumlah PNS di Lotim sebanyak 10 ribu lebih. Dengan 10 ribu lebih itu Lotim masih kekurangan, karena idealnya kebutuhan sekitar 18 ribu. Untuk itu mestinya hal tersebut harus ditindaklanjuti, tentunya dengan melakukan analisis beban kerja (ABK) serta analisis jabatan. “Jadi harus punya analisis-analisis, berapa kebutuhan kita, jadi kebutuhan itu harus ada analisis juga,” jelasnya.

Dengan dilakukan analisis, maka barulah bisa ditemukan kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan. Untuk itu apabila regulasinya sudah keluar, barulah dapat dilakukan rekrutmen untuk tenaga honorer, tidak hanya untuk PNS. “Namun tidak ada seperti itu, hanya bersurat secara umum bahwa kebutuhan kita 18 ribu,” jelasnya.

Sementara, Kepala BKPSDM Lotim, H. Najamudin, menerangkan terkait dengan honorer merupakan persoalan yang krusial, terutama dalam prosedur pengangkatannya. Hal itu sudah dijelaskannya kepada Pansus. Tidak hanya tenaga tenaga honorer di satu instansi dalam hal ini Dikes, melainkan di satuan pendidikan dan instansi lainnya.

Kemudian BKPSDM Lotim diminta Pansus untuk mendata ulang jumlah tenaga honorer se-Kabupaten Lotim. H.Najamudin mengaku BKPSDM Lotim tidak mengetahui persis jumlah tenaga honorer di Lotim. Hal itu dikarenakan banyak yang mengangkat secara diam-diam, seperti di sekolah, puskesmas dan lain sebagainya. Semua itu, katanya di luar jangkauan dari BKPSDM.

Meski demikian, pihaknya akan melakukan pendataan berapa yang diangkat oleh kepala sekolah, puskesmas maupun dinas atau instansi serta berapa yang diangkat atas persetujuan bupati dan diangkat langsung oleh bupati. (yon)