Kasus Sewa Lahan, Kades Sesela Klaim Tidak Terlibat

Kades Sesela Abu Bakar berjalan meninggalkan ruang pemeriksaan Pidsus Kejari Mataram, Senin, 3 Februari 2020. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Sekurangnya lima saksi kasus sewa lahan tower telekomunikasi Desa Sesela, Gunungsari, Lombok Barat memenuhi panggilan jaksa Senin, 3 Februari 2020. Salah satunya, Kades Sesela Abu Bakar yang mengaku tidak ikut-ikutan dalam proses kontrak. “Saya tidak tahu. Itu kebijakan Kades yang lama,” ujar Abu Bakar saat ditemui di sela-sela pemeriksaan. Menurutnya, dia hanya meneruskan kebijakan Kades sebelumnya, Asmuni.

Bakar menerangkan, lahan yang disewa seluas 8×8 meter. Dari kontrak perjanjian, sewa lahan berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tahun 2018. “Perhitungan nilai sewanya bagaimana juga saya tidak tahu,” ujarnya mengelak. Terpisah, Kepala Kejari Mataram Yusuf mengatakan, pemeriksaan saksi-saksi itu berkaitan dengan audit investigasi BPKP Perwakilan NTB. “Mereka (BPKP) minta bantuan jaksa untuk memanggil. Tim kita juga terlibat,” ujarnya.

Iklan

Sewa lahan yang lokasinya tak jauh dari Kantor Desa Sesela itu disebut sebesar Rp350 juta. Uang sewa tersebut diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Indikasinya, penggunaan uang tidak dibahas dan tercantum dalam APBDes. Kejari Mataram menemukan alat bukti yang cukup dalam penyidikan dugaan korupsi sewa lahan tower telekomunikasi Desa Sesela tahun 2018. Pendapatan dari sewa lahan diduga tidak masuk kas desa.

Sebagian uang diantaranya sebesar Rp155 juta disimpan di ruang Sekdes. Uang itu kemudian diduga digunakan untuk memberi pinjaman kepada pegawai kantor desa. Sebagian lainnya uang sewa disimpan di rekening pribadi staf kantor desa. (why)