Kasus Sewa Ekskavator Kabupaten Bima, Tim Jaksa Turun Cek Lapangan

Dedi Irawan. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Anggaran sewa ekskavator pada Setda Kabupaten Bima diduga dianggarkan lagi pada OPD lain. Dugaan dobel anggaran ini merupakan modus korupsinya. Tim jaksa bakal diterjunkan untuk memeriksa pekerjaan proyek yang digarap menggunakan ekskavator sewaan ini.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan kasus ini sudah ditangani Bidang Pidsus di tahap penyelidikan. “Nanti tim akan turun ke lapangan,” ujarnya dikonfirmasi Selasa, 31 Agustus 2021. Tim yang akan turun itu sudah dibentuk. Namun belum bekerja karena masih PPKM level 3 pandemi Covid-19. Pembatasan ini membuat jadwal cek lapangan ini tertunda. “Kalau saksi-saksi sudah diklarifikasi,” imbuhnya.

Iklan

Dari hasil cek lapangan itu, sambung dia, nanti akan berkembang lagi mengenai pihak lain yang masih perlu dimintai keterangannya. Termasuk Sekda Kabupaten Bima yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Belum diklarifikasi. Belum ada juga undangannya untuk klarifikasi,” kata Dedi. Anggaran sewa ekskavator pada Setda Kabupaten Bima ditender sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018, tender ini dimenangi PT SR dengan penawaran Rp497,17 juta. Perusahaan yang sama memenangi tender lagi tahun 2019 dengan penawaran Rp497,5 juta; dan tahun 2020 Rp496 juta.

Anggaran setiap tendernya mencapai Rp500 juta. Sewa ekskavator ini terdapat juga anggaran pada Dinas PU Kabupaten Bima. Ekskavator yang sama ini diduga dipakai untuk pengerjaan proyek-proyek fisik yang sama pula. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional