Kasus SDN 2 Bengkel Dinilai Salah Objek Gugatan

Bangunan SDN 2 Bengkel yang sedang bermasalah secara hukum. Pemda Lobar tidak mau bayar lahan ini sebesar Rp 1 miliar, karena takut bermasalah secara hukum. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) sepertinya enggan memenuhi permintaan penggugat untuk membayar lahan SDN 2 Bengkel Kecamatan Labuapi. Pasalnya, dinilai salah objek yang digugat. Di mana aset itu milik Kementerian Sosial (Kemensos), ┬ánamun yang digugat Pemda Lobar, sehingga dalam sidang hingga di tingkat MA pun pemerintah kalah.

Pemda pun akan mengkonsolidasikan permasalahan aset ini ke aparat penegak hukum bahkan KPK. “Kalau SDN 2 bengkel itu salah, salah objek. Itu punyanya Kementerian Sosial bukan kita,” tegas Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Senin, 24 Februari 2020.

Iklan

Memang, lanjut dia, di atas lahan itu dibangun gedung sekolah oleh Pemkab Lobar. Lahan ini pun seharusnya dlhibahkan ke pemda. Hanya saja dalam sengketa seharusnya yang digugat Kemensos bukan pemda. Menyoal putusan MA yang mengalahkan pemda dan meminta mengganti Rp 1 miliar, menurutnya, pemda tetap berpatokan pada salah objek digugat. Karena itu pemda enggan membayar ganti rugi. “Makanya kami ndak mau (ganti rugi), solusinya kami akan minta fatwa ke APH atau ke KPK,” ujarnya.

Ditanya bagaimana kalau nanti tidak segera disikapi dan -bisa dieksekusi seperti SMPN 2 Gunungsari, Fauzan menegaskan, jika gedungnya tidak berani dieksekusi. Pihaknya pun tidak akan menghancurkan dengan sesuai perintah Kementerian Dalam Negeri dan KPK. Kalaupun nanti ada permintaan eksekusi, nanti akan ditanya ke pengadilan yang berwenang.

Sementara itu, Kepala Desa Bengkel M. Idrus mengatakan putusan pengadilan soal aset sudah keluar. Putusan tersebut memang pemda kalah dan diminta membayar ganti rugi lahan Rp1 miliar. Terkait lahan ini apakah tercatat di desa, pihaknya mengaku belum ada. Namun setahunya aset lahan ini milik pemerintah yang pernah dipakai oleh Dinas Sosial Provinsi.

Menyoal gugatan aset ini, pihaknya mengaku tidak tahu kronologis dan kapan digugat. Yang jelas putusan ini keluar pertengahan tahun lalu. Pihaknya berharap agar pemda mengambil langkah cepat agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. “Harus cepat komunikasi terkait solusi ganti rugi, sebab kasihan sudah ada bangunan gedung sekolah dan anak-anak nasibnya seperti apa nantinya,” ujarnya. (her)