Kasus Sampan Fiberglass 2012, Jaksa Tahan Kepala BPBD Kabupaten Bima

Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB menggiring tersangka korupsi pengadaan sampan fiberglass Kabupaten Bima, Taufik Rusdi, Selasa, 19 Februari 2019.  (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kepala BPBD Kabupaten Bima, Taufik Rusdi terpaksa mendekam di sel tahanan Lapas Mataram. Jaksa penuntut umum melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi pengadaan sampan fiberglass tahun 2012 ini. Rusdi disangka korupsi saat menjabat di Dinas PU Kabupaten Bima.

Tersangka Rusdi digiring penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB Selasa, 19 Februari 2019 pagi. Bundel berkas barang bukti turut menyertainya dalam pelimpahan tahap dua di kantor Kejati NTB. Setelah pemeriksaan berkas selesai, Rusdi langsung dibawa ke Lapas Mataram. Rusdi Ditahan untuk 20 hari ke depan. “Untuk memudahkan proses penuntutan ke pengadilan,” jelas Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan menjelaskan alasan penahanan tersangka.

Iklan

Rusdi akan dibawa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dengan sangkaan pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No 20/2001 tentang perubahan atas UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. “Segera setelah ini jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan. Berkasnya juga segera kita limpahkan ke pengadilan agar cepat disidangkan,” imbuhnya.

Penasihat hukum Rusdi, Muhamad Nukman menghormati upaya jaksa yang menahan kliennya. Sebab prosedur itu ditempuh merujuk hukum acara pidana. “Kita juga akan pakai hak kita untuk mengajukan penangguhan penahanan. Kita akan upayakan,” kata Nukman. Terpisah, Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, pelimpahan tahap dua itu menindaklanjuti berkas tersangka yang sudah dinyatakan lengkap sebelumnya.

“Penyidikannya kan sudah selesai. Jadi dilimpahkan ke jaksa,” cetusnya.

Tersangka Rusdi disangka menyalahgunakan kewenangannya saat masih menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Bima tahun 2012 silam. Hal itu berkaitan dengan proyek pengadaan lima sampan fiberglass yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bima tahun 2012 sebesar Rp 1 miliar. Tersangka diduga kongkalikong dengan rekanan mengadakan sampan dengan nilai yang di-mark up dan di bawah spesifikasi standar. Kerugian negara yang timbul mencapai Rp159,8 juta. Penanganan kasus itu sebelumnya mengendap di Polres Bima Kota sampai akhirnya diambil alih Polda NTB tahun 2016 lalu. (why)