Kasus RSUD KLU dan Asrama Haji, Para Tersangka Mulai Dipanggil untuk Pemeriksaan

Dedi Irawan. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Tersangka kasus penambahanan ruang operasi-ICU dan IGD-ICU RSUD KLU bakal diperiksa. Juga pada kasus rehabilitasi gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok. Surat panggilan dilayangkan. Pemeriksaan ini nantinya dibarengi dengan tindakan penahanan setelah memenuhi syarat subjektif dan objektif penyidik.

“Surat panggilannya mulai minggu depan (minggu ini). Pemeriksaannya minggu depannya lagi,” terang Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi Minggu, 26 September 2021. Surat panggilan tersebut dalam hal pemeriksaan sebagai tersangka.

Iklan

Adapun sejumlah tersangka yang dipanggil diantaranya pada kasus penambahan ruang IGD-ICU RSUD KLU tahun anggaran 2019, yakni mantan Direktur RSUD KLU berinisial SH; pejabat pembuat komitmen HZ; kuasa rekanan pelaksana PT Batara Guru Group MR; konsultan pengawas Direktur CV Indomulya Consultan LFH; serta staf ahlinya DKF alias Wakil Bupati Lombok Utara.

Proyek penambahan ruang IGD-ICU RSUD KLU dianggarkan melalui APBD KLU tahun anggaran 2019. Proyek kemudian ditender dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp5,41 miliar. Tender proyek ini kemudian dimenangkan PT Batara Guru Group dengan harga penawaran Rp5,15 miliar. Dari hasil audit, kerugian negara kasus ini Rp742,75 juta.

Kemudian, tersangka pada kasus penambahan ruang operasi-ICU RSUD KLU, mantan Direktur RSUD KLU SH, pejabat pembuat komitmen pada Dikes KLU EB; rekanan pelaksana kuasa Direktur PT Apro Megatama DT; dan konsultan pengawas Direktur CV Cipta Pandu Utama DD.

Proyek penambahan ruang operasi-ICU RSUD KLU ditender dengan harga perkiraan sendiri Rp6,73 miliar. Proyek dengan sumber anggaran APBD KLU tahun 2019 ini dimenangi PT Apro Megatama dengan harga penawaran Rp6,4 miliar. Kerugian negara dari kasus ini sebesar Rp1,75 miliar.

Selanjutnya, tersangka pada kasus rehabilitasi gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun anggaran 2019, antara lain mantan Kepala UPT Asrama Haji AAF; rekanan pelaksana Direktur CV Kerta Agung DEK; dan pelaksana pekerjaan WSB. Kerugian negara kasus ini mencapai Rp2,65 miliar.

Kerugian negara tersebut timbul dari kelebihan pembayaran pada kekurangan volume pekerjaan rehabilitasi gedung, rehabilitasi gedung untuk hotel, rehabilitasi Gedung Mina, rehabilitasi gedung Sofwa, rehabilitasi gedung Arofah, dan rehabilitasi gedung PIH. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional