Kasus Riyan Saputra, Dewan Tuding Akibat Buruknya Jaminan Kesehatan

Selong (Suara NTB) – Kasus Riyan Saputra, anak dari keluarga miskin yang tidak mendapatkan solusi pengobatan selama enam tahun ini menjadi preseden buruk dunia kesehatan. Ketua Komisi II DPRD Lotim bidang Pendidikan dan Kesehatan, H. Lalu Hasan Rahman menuding, Riyan Saputra tidak mendapatkan pelayanan baik di bidang kesehatan akibat dari sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Pandangan politisi Partai Golkar itu disampaikan kepada Suara NTB, Jumat, 18 November 2016. Ia menjelaskan, sejumlah daerah seperti Bali sebenarnya ada yang menolak sistem BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan, sistem ini dianggap rumit, dan menambah buruknya pelayanan medis yang diterima para peserta.

Iklan

Diketahui, Riyan sendiri sudah mengantongi kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Akan tetapi, enam tahun lamanya tidak kunjung ada solusi pengobatannya. Menurut Lalu Hasan Rahman, tidak saja Riyan dari Sambelia, banyak kasus serupa terjadi di Lotim.

Ia katakan, ini merupakan imbas dari terlalu banyaknya aturan dalam pengelolaan dan pelayanan jaminan kesehatan. Bagi masyarakat miskin yang awam, jelas tidak akan bisa berobat dan mendapatkan pelayanan medis dengan baik jika sistem ini tidak diubah. “Saya sudah mengajak Dinas Kesehatan untuk kita sama-sama tolak saja BPJS Kesehatan ini,” tuturnya.

Pelayanan memang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Akan tetapi, petugas medis di tingkat pelayanan kesehatan ini tidak bisa berbuat banyak karena sistem yang mengatur demikian. Seperti banyak kasus yang pergi berobat menggunakan kartu JKN disuruh pulang kembali karena alasan administrasi yang belum lengkap.

“Kalau disuruh pulang, keburu mati orang baru bisa mendapatkan pelayanan,” ungkapnya.

Sistem BPJS ini, katanya, harus dievaluasi secara menyeluruh. Administrasi sebagai penghalang cepatnya pelayanan harus dirubah. “Semestinya masyarakat yang datang berobat ini harus bisa dilayani langsung, jangan disuruh pulang untuk lengkapi rujukan,” ungkapnya.

Dalam memberikan pelayanan juga, katanya ada kecenderungan yang diutamakan adalah keluarga yang memiliki jaringan dengan pejabat atau politisi. Jika tidak miliki akses ke pejabat atau lainnya, maka yang miskin akan makin terperosok tidak bisa mendapatkan pelayanan yang  baik.

Humas BPJS Cabang Selong, Hj. Ellya Sahara yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, soal sistem yang digunakan BPJS Kesehatan itu merupakan produk dari pemerintah. BPJS hanya sebagai penyelenggara.

Segala bentuk aturan-aturan, termasuk keharusan merujuk mulai dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama sesuai dengan Peraturan menteri Kesehatan. Kecuali dalam kondisi darurat, baru diperbolehkan tidak perlu harus dengan rujukan di puskesmas.

Termasuk kasus Riyan Saputra yang diketahui sudah mengantongi kartu BPJS, dipersilahkan untuk meminta rujukan di Puskesmas terdekat untuk selanjutnya bisa mendapatkan pelayanan medis di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. “Aturannya kan harus ada proses perawatan secara berjenjang, sehingga perlu ada rujukan. Kalau darurat itu kan tidak perlu rujuk, langsung dibawa saja ke rumah sakit. Semua aturan ini merupakan produk dari pemerintah, kita di BPJS hanya menyelenggarakan,” demikian. (rus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here