Kasus Rehab Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok, Mantan Kepala UPT Jadi Tersangka Korupsi Lagi

Dedi Irawan. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Abdurrazak Alfakhir ditetapkan lagi sebagai tersangka. Kali ini, terkait dugaan korupsi rehabilitasi gedung tahun 2019. Hasil audit menghitung kerugian negara sebesar Rp2,65 miliar. “Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok sudah ditetapkan sebagai tersangka bernisial AAF,” sebut Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan dikonfirmasi Kamis, 23 September 2021.

Total tersangka dalam kasus ini sebanyak tiga orang. Yakni rekanan pelaksana pemenang tender Direktur CV Kerta Agung, DEK dan pelaksana pekerjaaan, WSB.
Kasus ini sebelumnya sudah menjadi temuan Inspektorat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Tetapi temuan kerugian negara tidak ditindaklanjuti. Kasus in kemudian ditangani di tahap penyidikan. Kemudian tim jaksa penyidik mengajukan audit kerugian negara.
“Indikasinya kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan,” kata Dedi. Kelebihan pembayaran itu mengakibatkan kerugian negara sebesar R2,65 miliar.

Iklan

Asrama Haji Provinsi NTB mendapat gelontoran dana untuk rehabilitasi gedung pada tahun 2017. Namun pekerjaan fisik itu malah jasi temuan Nilai temuannya Rp1,2 miliar yang diduga merugikan keuangan negara.
Rinciannya dari kelebihan pembayaran atas pekerjaan. Antara lain, rehabilitasi gedung di UPT Asrama Haji sebesar Rp 1,17 miliar, rehabilitasi gedung untuk hotel sebesar Rp373,11 juta, rehabilitasi Gedung Mina Rp235,95 juta.

Selanjutnya, rehabilitasi Gedung Sofwa Rp242,92 juta, rehabilitasi Gedung Arofah Rp290,6 juta, dan rehabilitasi gedung PIH sebesar Rp28,6 juta. Sementara dana PNBP dan sewa gedung diduga sebesar Rp400 juta tidak disetorkan ke negara.
Tersangka Abdurrazak kini sudah menjadi terpidana dalam kasus korupsi sebelumnya dan sedang menjalani pidana di Lapas Mataram. Kasus itu yakni korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019.

Razak juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp50 juta subsider kurungan selama dua bulan. Kemudian pidana membayar uang pengganti sebesar Rp484,26 juta yang jika tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama enam bulan.
Razak sudah membayar uang pengganti sebesar Rp484,26 juta dan disetor ke kas negara. Uang pengganti ini pun sudah disetor ke kas negara.
Rinciannya, sebesar Rp195,95 juta merupakan uang sitaan saat kasus ditangani di tahap penyidikan, serta Rp288,31 juta merupakan uang titipan Razak saat persidangan.

Razak terbukti korupsi dana PNBP tahun 2019 sebesar Rp484,26 juta. Asrama Haji Embarkasi Lombok mendapat PNBP tahun 2019 sebanyak Rp1,4 miliar. Tapi yang disetorkan hanya Rp996,18 juta. Selisihnya dipakai para terpidana untuk keperluan pribadi dan pelayanan tamu kedinasan. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional