Kasus Rababaka Rugikan Negara Rp400 Juta

Irban II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Inspektorat Dompu, Suprapto saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) program pemerintah Desa Rababaka tahun 2018 ke tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.(Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu, tinggal selangkah lagi menetapkan status tersangka untuk Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno. Terkait kasus dugaan korupsi DD/ADD tahun 2018 yang telah merugikan keuangan negara Rp400 juta. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat yang diterima, Kamis, 20 Februari 2020.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, M. Isa Ansyori, SH., kepada wartawan usai serah terima LHP di Aula Inspektorat menyampaikan, setelah dilimpahkannya hasil audit sejumlah program fisik dan non fisik pemerintah Desa Rababaka, tim akan segera menggelar perkara untuk menentukan sikap dapat atau tidaknya kasus ini naik ke tahap penyidikan. “Ketika sudah memenuhi minimal bukti permulaan yang cukup maka akan diambil sikap untuk ditingkatkan ke penyidikan,” ungkapnya.

Iklan

Sikap penentu atas perkara yang menjerat mantan aktivis anti korupsi tersebut, ditargetkan paling lambat Senin 24 Februari mendatang. Untuk kerugian keuangan negara sendiri, lanjut M. Isa Ansyori, sebagaimana isi LHP Inspektorat yang diterima tercatat sekitar Rp400 juta.

Soal anggaran tersebut apakah ditilep pribadi oleh kepala desa atau terdapat pihak lain yang turut bertanggungjawab, akan digali lebih jauh setelah gelar perkara dilakukan. “Itu yang akan kita dalami ditahap berikutnya berdasarkan hasil ekspos. Siapa saja yang bertanggungjawab, bagaimana modusnya dan digunakan untuk apa,” jelasnya.

Jika melihat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan cukup banyak, besar kemungkinan kasus tersebut dinaikan pihaknya ke tahap penyidikan dengan tersangka utama Kepala Desa Rababaka, Tri Sutrisno.

Sementara itu, Inspektur Pembantu (Irban) II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Inspektorat, Ir. Suprato pada acara serah terima LHP menyampaikan, permohonan maaf atas lambannya penyerahan hasil audit tersebut. Ini bukan karena unsur kesengajaan melainkan bentuk kehati-hatian pihaknya dalam mengambil sebuah kesimpulan. “Karena kami tahu ada akibat dari produk yang kami keluarkan,” pungkasnya. (jun)