Kasus Pusuk Sembalun , Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Selong (Suara NTB) – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penataan kawasan Pusuk Sembalun hingga saat ini masih bergulir. Meski kasus yang ditangani sejak tahun 2016 itu sudah menuai titik terang, belum dapat dilakukan penetapan tersangka. Untuk itu, Rabu, 4 April 2018, tim dari Polres Lotim akan datang langsung ke BPKP untuk menjemput berita acara resmi Penghitungan Kerugian Negara (PKN).

Dikonfirmasi Suara NTB, Seni, 2 April 2018, Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK, menjelaskan, yang menjadi kendala untuk ditetapkan tersangka dugaan tipikor dalam proyek Pusuk Sembalun, karena belum turunnya berita acara audit PKN dari BPKP. Dalam surat berita acara itu, termuat hasil audit PKN secara detail seperti kerugian negara dan lain sebagainya. Apabila surat berita acara itu sudah diterima, maka dapat langsung dilakukan penetapan tersangka.

Iklan

Sejauh ini, penyidik sudah mengantongi sejumlah alat bukti dalam penetapan tersangka yang akan digelar dalam waktu dekat ini, baik dari keterangan sejumlah pihak terkait serta proses audit yang sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan BPKP. Dalam kasus ini, tim auditor dari BPKP sudah melakukan dua kali jenis audit, pertama audit investigatif dan kedua audit PKN. Hasil dari kedua audit ini sudah diketahui, seperti audit PKN ditemukan kerugian negara sebesar Rp300 juta dalam proyek yang bersumber dari Tugas Perbantuan (TP) Kementerian Pariwisata tahun 2016 yang proses pengerjaannya dititip melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim waktu itu.

Meski hasil audit PKN sudah diketahui, surat resmi berupa berita acara dari BPKP ke Polres Lotim terkait rincian hasil audit yang ditemukan itu belum diterima penyidik Tipikor Polres Lotim. Surat itulah yang masih menjadi kendala pihak kepolisian untuk menetapkan tersangka yang indikasinya dua orang.

Dalam kasus ini, penyidik dari Tipikor Satreskrim Polres Lotim sudah memeriksa sejumlah pihak terkait di antaranya, ULP, para pekerja dan instansi terkait. Termasuk yang tidak kalah penting untuk dimintai keterangan, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Diketahui, proyek penataan kawasan pusuk Sembalun ini menelan anggaran keseluruhan sebesar Rp2 miliar. Dari total anggaran itu, sebesar Rp1,6 miliar dialokasi untuk pembangunan fisik dengan nama proyek penataan prasarana Pusuk Sembalun dengan melakukan pembangunan sejumlah fasilitas fisik di tiga titik, seperti pembuatan gapura di Sebau, penataan Pusuk Sembalun, serta pembuatan gerbang selamat datang di Sembalun Lawang. Akan tetapi dalam pengerjaannya dinilai mengalami kejanggalan, sehingga aparat kepolisian langsung turun untuk mengusut proyek tersebut. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here