Kasus Pusuk Sembalun, Asisten III Setda Lombok Timur Diperiksa Polisi

Selong (Suara NTB) – Penyidik dari unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) kembali memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat pada korupsi proyek penataan kawasan Pusuk Sembalun. Salah satu yang sudah memenuhi panggilan penyidik yakni Asisten III Setda Kabupaten Lotim, KAM.

Hingga pukul 11:30 wita, Selasa, 17 April 2018, yang bersangkutan berada di salah satu ruangan penyidik Tipikor Satreskrim Polres Lotim yang terletak di lantai II. Kasat Reskrim Polres Lotim AKP Joko Tamtomo, SH., SIK., membenarkan adanya pemeriksaan terhadap salah satu pejabat ini.

Iklan

“Kita sedang melakukan pemeriksaan ulang terhadap pihak-pihak terkait, semuanya sudah kita panggil. Tuh di atas (ruang Tipikor) sedang diperiksa Asisten III,” terangnya pada Suara NTB, Selasa, 17 April 2018.

Langkah pemeriksaan ulang tersebut dilakukan karena salah satu saksi pada proyek itu meninggal dunia lantaran sakit, sehingga menyebabkan rangkaian kronologis dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek Pusuk Sembalun yang dikerjakan dengan total anggaran Rp2 miliar terputus. “Saat ini sedang diperdalam dengan dilakukannya pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang kita lakukan sejak hari kemarin (Senin),” ujarnya.

Adapun sejumlah pihak terkait yang diagendakan untuk diperiksa selain Asisten III Setda Lotim, yakni pihak kontraktor, Unit Layanan Pengadaan (ULP), tukang atau pekerjaan dan sejumlah pihak terkait lainnya. Semuanya sudah dilayangkan surat panggilan. Terkait keterlibatan Asisten III Setda Lotim, yakni pada saat proyek ini kerjakan, yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim, dan sekaligus menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tahun 2016 itu.

Adapun, kerugian negara dalam proyek itu, dari kerugian awal berdasarkan audit investigatif dari BPKP sebesar Rp300 juta. Namun setelah dilakukan PKN dari BPKP, kerugian negara sebesar Rp280 juta. Jumlahnya berkurang karena setelah ahli diturunkan, terdapat bagian yang diperhitungkan sudah sesuai dengan spesifikasi, sehingga dikurangi jumlah kerugian negara.

Akan tetapi dalam penanganan kasus ini, salah satu saksi yang mengetahui alur perjalanan proyek ini meninggal dunia beberapa hari yang lalu disebabkan faktor sakit yang dideritanya.

Selain menerima PKN itu, Satreskrim Polres Lotim juga menyampaikan ke BPKP terkait adanya gapura yang hancur setelah PKN dilakukan. Maka dari itu, terkait gapura yang sudah hancur, pihak dari BPKP menyampaikan karena sudah terlanju turun, maka untuk menambahkan kerugian negara tidak dapat dilakukan secara serta merta. Sehingga setelah dilakukan penetapan tersangka, barulah BPKP turun lagi untuk melakukan pengecekan terhadap fisik gapura yang sudah hancur apakah ada penambahan kerugian negara atau tidak. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here