Kasus PNBP Asrama Haji Embarkasi Lombok, Terdakwa Titip Pengganti Kerugian Negara

Tim jaksa penuntut umum Kejati NTB menerima penitipan uang pengganti kerugian negara dari penasihat hukum terdakwa Abdurrazak, Senin, 1 Februari 2021. Penitipan ini terkait kerugian negara kasus dana PNBP Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019.(Suara NTB/Kejati NTB)

Mataram (Suara NTB) – Dua terdakwa korupsi dana PNBP Asrama Haji Embarkasi Lombok Abdurrazak Al Fakhir dan Iffan Jaya Kusuma mencoba peruntungan keringanan hukuman. Mereka mengembalikan kerugian negara secara penuh. Total penyetorannya mencapai Rp484 juta.

Pengembaliannya dalam dua kali pembayaran setoran. Paling terkini penyetoran Rp288 juta lebih pada Senin, 1 Februari 2021. “Semuanya sudah dikembalikan, artinya kerugian negaranya sudah dipulihkan,” ujar Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan.

Iklan

Pada penyetoran pertama, dua terdakwa yang merupakan mantan Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok dan Bendahara itu menitipkan Rp195 juta. Saat itu penanganan kasusnya masih di tahap penyidikan. “Jadi total yang dititipkan untuk pengganti kerugian negara Rp484 juta,” sebutnya.

Abdurrazak dan Iffan akan menghadapi sidang tuntutan pada Kamis mendatang. Penitipan uang pengganti kerugian negara ini sebagai langkah kooperatif para terdakwa. “Ya pastinya pengembalian ini akan jadi bahan pertimbangan yang meringankan mereka dalam tuntutan nanti,” kata Dedi.

Razak dan Iffan didakwa korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 dan atau Pasal 3 juncto pasal 18 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Razak didakwa menyalahgunakan dana PNBP tahun 2019. Asrama haji Embarkasi Lombok menerima PNBP sebesar Rp1,4 miliar. penyewaan gedung mencapai Rp996,18 juta. Tetapi sebesar Rp484,26 juta tidak disetorkan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Razak memerintahkan bendaharanya, IJK untuk mengeluarkan uang sewa yang sudah masuk ke dalam kas. Razak saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dua pekan lalu mengakui hal tersebut.

Uang sewa membiayai transportasi perjalanan para pejabat lingkup UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok. Razak mengaku uang sewa yang dipakai tersebut akan diganti dengan anggaran DIPA. Namun, ternyata tidak dilakukan. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional