Kasus Penyaluran KUR di NTB akan Dilaporkan ke Kementerian Keuangan

Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi XI DPR RI, H. Willgo Zainar, SE, MBA.,  memberi tanggapan atas dugaan salah sasaran penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi NTB. Wakil rakyat NTB di Senayan inipun akan menjadikannya pembahasan di komisi XI dan dilaporkan langsung kepada Kementerian Keuangan RI.

Willgo mengatakan, persoalan ketimpangan data penyaluran KUR di NTB, akan dijadikan contoh kasus untuk dibahas secara nasional.

Iklan

Bila di NTB sebagai provinsi yang tidak terlalu besar saja angka penyaluran KURnya timpang yang dilaporkan oleh 12 perbankan dengan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan hingga Rp 1,8 triliun, ia mempertanyakan bagaimana kondisinya secara nasional.

Data milik Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah NTB merekap data SIKP Kementerian Keuangan RI. Bahwa, penyaluran KUR di NTB oleh 12 Perbankan, BRI, Mandiri, BNI, Bank NTB, BRI Syariah, BCA, BPD Bali, BPD NTT, Maybank, Bank Artha Graha Int, dan CTBC Bank tercatat sebesar Rp 582 miliar dari Januari hingga September 2017.  Sementara, laporan yang disampaikan oleh 12 perbankan ini, realisasinya sudah mencapai Rp 2,3 triliun, selisihnya Rp 1,8 triliun.

“Tentu harus ada validitasi data, sinkronisasi harus dilakukan. OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Ditjen Perbendaharaan, dan perbankan penyalur KUR. Karena bagaimanapun juga, konsekuensinya dari penyaluran KUR ini terkait subsidi bunga yang dibayarkan oleh pemerintah,” kata mantan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi NTB ini kepada Suara NTB melalui sambungan telephone, Kamis (12/10) kemarin.

Kebenaraan terhadap data menurutnya menjadi sangat penting, agar subsidi bunga yang dikeluarkan oleh pemerintah tepat sasaran, sebagaimana yang dimaksud dalam skema penyaluran KUR.

Sebagai perwakilan rakyat di Senayan, H. Willgo menegaskan tentu keberatan, bila pengusaha yang seharusnya layak mendapat kredit komersil, justru oleh bank diakali untuk mendapatkan kredit yang disubsidi.

“Indikasi ini juga kemungkinan ada seperti itu. Artinya bahwa mereka yang sebetulnya layak kredit komersial seyogyanya tidak mengambil hak masyarakat yang semestinya mendapatkan KUR,” demikian diperjelas.

Salah satu contoh dikemukakan, ia mendapatkan laporan dari masyarakat petani di Kabupaten Dompu. Saat mengajukan KUR di salah satu perbankan BUMN, bank tidak bisa memberikan dengan dalih dana bunga lunak yang disalurkan ini telah habis.

Persoalan seperti itu juga yang menurutnya tidak diinginkan, bahwa yang menjadi hak masyarakat petani, pengusaha mikro kecil, TKI, kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang semestinya mampu diberikan kredit komersil.

 Willgo mengatakan, acuannya tetap data SIKP sebagai acuan resmi Kementerian Keuangan. Jika perbankan tidak mengakui itu, maka secara otomatis pembiayaannya tidak dianggap sebagai KUR dan tidak berhak diberikan subsidi bunga.

OJK diharapkan segera bertemu dan memfasilitasi para pihak untuk melakukan sinkronisasi data penyaluran KUR. Sebab ini sudah menjelang akhir tahun, jangan kemudian data justru tak sinkron. Sehingga pemerintah dapat memastikan mana subsidi bunga yang layak diganti.

“OJK harus segara mengambil peran, lebih cepat lebih bagus, karena ini disparitas angkanya jauh sekali. Kalau di pusat, akan kita pertanyakan kasus ini. Akan kita sampaikan kepada Kemenkeu, kemudian kepada OJK di pusat. Kita akan ambil contoh dari NTB dalam sekali kecil saja perbedaannya sangat besar, apalagi secara nasional,” demikian H. Willgo. (bul)