Kasus Penggunaan Ijazah Palsu, Anggota DPRD KLU Diproses PAW

Tanjung (Suara NTB) – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) Ramedi, dinyatakan bersalah atas kasus penggunaan ijazah palsu saat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD KLU tahun 2014 lalu. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman 4 bulan 15 hari terhitung sejak 20 April lalu.

Ketua DPC Hanura Lombok Utara, Lalu Mamad Mujahid, kepada wartawan, Rabu, 9 Mei 2018 mengaku sudah memperoleh informasi perihal inkrahnya putusan pengadilan terhadap anggota DPRD dari Fraksi Hanura. Di mana, pengadilan telah memutuskan anggota DPRD Dapil Kecamatan Bayan itu dinyatakan bersalah.

Iklan

“Kita sudah bersurat ke Pengadilan Negeri Mataram meminta hasil putusan tersebut. Sampai saat ini kita belum pegang hasil putusannya, tetapi yang bersangkutan sudah divonis,” ungkap Mamad.

Adanya vonis dari PN Mataram tersebut, maka Ramedi sudah bisa dipastikan akan di-PAW (Pergantian Antarwaktu) dari anggota DPRD KLU. Ramedi nantinya akan digantikan oleh Lalu Harianto, yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Ramedi dari Partai Hanura di Dapil Bayan.

Mamad menjelaskan, syarat-syarat usulan PAW yang dilakukan terhadap Ramedi telah terpenuhi. Misalnya, sebagaimana peraturan menyebutkan bahwa apabila selama 30 hari berturut-turut anggota dewan tidak hadir di DPRD, dan tidak mengikuti sidang paripurna, maka PAW bisa dilakukan.

“Saya sudah konsultasi ke DPD dan DPP, karena dia sudah masuk dalam pidana berkekuatan hukum tetap, ya sudah pasti yang bersangkutan akan diusulkan untuk di PAW. Karena vonisnya 4 bulan, berarti kan lebih dari 30 hari,” paparnya.

Tidak hanya itu, dengan keluarnya vonis kasus ijazah palsu yang dialamatkan kepada Ramedi, maka sanksi kepada yang bersangkutan tidak hanya PAW. Melainkan kartu keanggotaan (KTA) yang bersangkutan dari Partai Hanura Lombok Utara juga terancam akan dicabut.

Menurut Mamad, vonis pengadilan terhadap yang bersangkutan dianggap telah mencoreng nama baik partai. Penggunaan ijazah palsu dalam pencalonannya sebagai Caleg 2014-2019 DPRD Lombok Utara menurutnya tidak bisa dibenarkan.

“Kartu keanggotaan yang bersangkutan nanti akan kita konsultasikan lebih lanjut, hasilnya nanti setelah Rakornas, apalagi DPP juga cukup tegas ngomong begitu,” katanya. (ari)