Kasus Pengadaan Tanah Relokasi Korban Banjir Bima, Jaksa Hadapi Banding Dua Terdakwa

Terdakwa korupsi pengadaan lahan untuk relokasi korban banjir Bima Usman menjalani tes cepat antigen Covid-19 dengan hasil negatif, 21 April 2021 sebelum dipindahkan ke Lapas Mataram di Kuripan dari Rutan Polda NTB.(Suara NTB/Kejati NTB) 

Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum tetap pada keyakinannya atas tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk relokasi korban banjir Bima tahun 2017. Kontra memori banding diajukan untuk menghadapi banding dua terdakwa, mantan Kadis Perkim Kota Bima Hamdan dan penerima kuasa jual beli tanah, Usman.

Juru Bicara Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Abadi mengatakan, masing-masing terdakwa sudah menyerahkan memori bandingnya. Setelah menyatakan banding pada saat sidang pembacaan putusan. “Usman dan Hamdan menyatakan banding. Karena banding, mereka membuat memori banding,” ucapnya ditemui Rabu, 21 April 2021. Berkas banding Usman dan Hamdan sudah diteruskan ke Pengadilan Tinggi NTB.

Iklan

Pengadilan tingkat pertama sebelumnya menyatakan Hamdan dan Usman terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Hamdan membayar pengadaan tanah untuk kebutuhan kepentingan umum dengan tidak mengikuti aturan. Pengadaan tanah tahun 2017 ini dihajatkan untuk pembangunan perumahan baru bagi warga terdampak banjir tahun 2016. Pemkot Bima membeli tanah seluas 4,29 hektare di Kelurahan Sambinae, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Tanah ini berkontur miring sehingga terdakwa Usman berinisiatif meratakan tanahnya dengan alat berat.

Rapat sosialisasi pengadaan lahan hanya dihadiri Usman. Disepakati harga tanah sebesar Rp11,5 juta per are sesuai taksiran Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dalam rapat itu terdakwa Hamdan tidak mengundang seluruh pemilik tanah yang berjumlah 10 orang. Usman yang juga pemilik lahan menjadi kuasa untuk sembilan pemilik lahan lainnya. Anggaran pengadaan tanah yang dibayarkan sebesar Rp1,638 miliar. Pemilik lahan lain hanya tinggal menandatangani dokumen jual beli. Bahkan tidak mengetahui isi dokumen.

Hamdan kemudian dihukum penjara selama empat tahun enam bulan, dan denda Rp200 juta yang apabila tidak dibayar harus diganti kurungan empat bulan. Sementara Usman Sementara terdakwa Usman divonis penjara enam tahun, denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan, dan pengganti kerugian negara RP1,638 miliar subsider satu tahun enam bulan penjara.

Penasihat hukum Usman dan Hamdan,  Syarifuddin Lakuy sebelumnya menganggap surat kuasa terhadap Usman sah. Merujuk pada pasal 71 ayat 1 huruf C Perpres No71/2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. “Di huruf c diatur pihak yang berhak dapat memberikan kauasa kepada pihak lainnya. Siapa saja itu berhak, maka itu sah,” jelasnya.

Syarifuddin pun menyinggung soal uang yang disebut dinikmati Usman. Menurutnya hal itu juga tidak beralasan. “Hanya Rp200 juta yang diterima, dianggap itu uang lelah Pak Usman yang meratakan tanah. Sisanya untuk pembayaran tanah. Itu yang tidak dipertimbangkan,” terangnya. Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan menjelaskan, pihaknya sudah menyusun kontramemori banding untuk menghadapi banding dua terdakwa tersebut. “Keyakinan jaksa penuntut umum tetap seperti yang disampaikan dalam surat tuntutan,” ucapnya.

jaksa penuntut umum sebelumnya mengajukan tuntutan terhadap Hamdan dengan pidana penjara selama lima tahun enam bulan, dan denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Usman juga dituntut sama, pidana penjara lima tahun enam bulan dan denda Rp300 juta subsider empat bulan. Ditambah membayar pengganti kerugian negara Rp1,638 miliar subsider dua tahun penjara. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional